Notification

×

Iklan

Pandeglang Kaya Potensi, tapi Mengapa Kemajuannya Masih Dinanti?

Kamis, 22 Oktober 2026 | 10/22/2026 07:56:00 PM WIB Last Updated 2026-10-22T12:56:48Z

 

Nama          : Tazkia Salsabila

NIM            : 251092100290

Prodi           : Administrasi Negara

Semester     : 3 ( Tiga )

Mata Kuliah Teori Sosial Indonesia

Dosen Pengampu Angga Rosidin, S.I.P.,M.A.P

 Univesitas Pamulang PSDKU Serang.


Pandeglang bukan daerah yang kekurangan potensi. Kabupaten di ujung barat Provinsi Banten ini memiliki Taman Nasional Ujung Kulon, kawasan wisata Tanjung Lesung, wilayah pesisir yang kaya hasil perikanan, serta lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan banyak masyarakat. Berbagai potensi tersebut seharusnya menjadi modal kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, persoalan yang perlu dipertanyakan adalah mengapa kekayaan potensi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya.


Pertanyaan ini bukan berarti mengabaikan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Akan tetapi, kemajuan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dijalankan atau potensi yang dimiliki. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pembangunan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.


Salah satu persoalan yang masih membutuhkan perhatian serius adalah infrastruktur jalan yang belum memadai di sejumlah wilayah. Radio Republik Indonesia (RRI), dalam pemberitaan pada 12 September 2025, melaporkan bahwa sekitar 250 kilometer jalan kabupaten di Pandeglang berada dalam kondisi rusak. Pada saat itu, persentase jalan dalam kondisi mantap baru mencapai sekitar 70 persen. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang juga menyebut keterbatasan APBD sebagai salah satu kendala dalam penanganan jalan.


Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah pembangunan daerah. Jalan bukan sekadar fasilitas untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, melainkan bagian penting dari kegiatan ekonomi masyarakat. Ketika jalan rusak, yang terganggu bukan hanya kenyamanan perjalanan, tetapi juga distribusi hasil pertanian dan perikanan, akses terhadap pelayanan publik, serta kelancaran aktivitas ekonomi warga.


Bagi petani, akses jalan yang buruk dapat meningkatkan biaya pengangkutan hasil panen. Bagi pelaku usaha, kondisi tersebut dapat menghambat distribusi barang. Sementara itu, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan dapat menghadapi kesulitan ketika membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan. Karena itu, pembangunan infrastruktur seharusnya dipandang sebagai investasi yang mendukung kehidupan masyarakat, bukan semata-mata proyek fisik yang dinilai dari penyelesaiannya.


Di sisi lain, Pandeglang memiliki potensi ekonomi yang cukup beragam. Sektor pertanian dan perikanan menjadi sumber penghidupan masyarakat, sedangkan pariwisata menawarkan peluang untuk menggerakkan usaha lokal. Namun, potensi yang besar tidak akan menghasilkan manfaat maksimal apabila tidak didukung infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan ekonomi yang saling terhubung.


Sektor pariwisata, misalnya, menunjukkan peluang ekonomi yang cukup menjanjikan. Radar Banten melaporkan pada 2 April 2026 bahwa perputaran uang dari kegiatan pariwisata selama libur Lebaran diperkirakan mencapai Rp20 miliar. Perkiraan tersebut didasarkan pada sekitar 200 ribu kunjungan wisatawan hingga hari kelima libur dan asumsi pengeluaran Rp100 ribu per orang. Angka ini merupakan estimasi perputaran uang, bukan hasil penghitungan langsung seluruh transaksi wisatawan.


Besarnya potensi tersebut tentu patut diperhatikan. Namun, ramainya kunjungan wisatawan tidak otomatis menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi. Manfaat ekonomi akan lebih luas apabila warga setempat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam usaha kuliner, penginapan, transportasi, penjualan produk lokal, dan berbagai kegiatan pendukung pariwisata. Tanpa keterlibatan tersebut, pertumbuhan aktivitas wisata belum tentu memberikan dampak yang merata.


Persoalan pembangunan juga perlu dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan kesempatan pendidikan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2025 mencapai 71,84. Sementara itu, IPM Provinsi Banten mencapai 77,25 pada tahun yang sama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia Pandeglang masih berada di bawah rata-rata provinsi.


Pada dimensi pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas di Pandeglang pada 2024 tercatat 7,16 tahun, meningkat tipis dari 7,15 tahun pada tahun sebelumnya. Angka ini menggambarkan bahwa rata-rata penduduk dalam kelompok usia tersebut menempuh pendidikan formal sekitar tujuh tahun.


Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani secara berkelanjutan. Pendidikan dan keterampilan memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong masyarakat mengembangkan usaha. Pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal apabila peningkatan infrastruktur tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia.


Dari sisi kemiskinan, BPS Provinsi Banten mencatat bahwa pada Maret 2025 persentase penduduk miskin di Pandeglang sebesar 8,51 persen atau sekitar 105,35 ribu orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan yang perlu ditangani. Penurunan kemiskinan perlu terus didorong melalui kesempatan kerja yang layak, peningkatan keterampilan, dan akses ekonomi yang lebih luas.


Dari berbagai persoalan tersebut, saya melihat bahwa tantangan Pandeglang bukan semata-mata terletak pada keterbatasan potensi, melainkan pada bagaimana potensi itu dikelola dan dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur, pendidikan, dan pengembangan ekonomi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya perlu direncanakan sebagai bagian dari pembangunan yang saling mendukung. Karena itu, ada tiga hal yang perlu menjadi prioritas.


Pertama, pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat ekonomi masyarakat. Perbaikan jalan perlu mempertimbangkan tingkat kerusakan, jumlah masyarakat yang terdampak, serta fungsinya dalam menghubungkan sentra pertanian, perikanan, permukiman, fasilitas umum, dan destinasi wisata. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah perlu menetapkan prioritas secara terukur dan memastikan bahwa pelaksanaannya memberikan manfaat yang jelas.


Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi bagian utama dari strategi pembangunan. Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha perlu disesuaikan dengan potensi daerah. Masyarakat dapat didorong untuk mengembangkan keterampilan dalam pengolahan hasil pertanian, pengelolaan perikanan, pemasaran digital, dan pelayanan pariwisata. Dengan demikian, warga tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi.


Ketiga, penguatan ekonomi lokal harus diarahkan agar manfaat pembangunan lebih banyak dirasakan masyarakat. UMKM, koperasi, dan BUMDes dapat didorong untuk terlibat dalam rantai pasok pertanian dan pariwisata. Dukungan berupa akses pembiayaan, pemasaran, pendampingan, dan kemitraan usaha diperlukan agar pelaku ekonomi lokal memiliki kesempatan berkembang. Potensi wisata dan hasil pertanian akan lebih berarti apabila mampu menciptakan pendapatan dan membuka peluang usaha yang berkelanjutan bagi warga.


Selain ketiga hal tersebut, pemerintah daerah juga perlu memperkuat keterbukaan informasi mengenai perencanaan, penggunaan anggaran, dan hasil pembangunan. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan sekaligus mengawasi pelaksanaan program. Dengan keterlibatan masyarakat, penentuan prioritas dapat lebih sesuai dengan kondisi di lapangan dan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terarah.


Pada akhirnya, kemajuan Pandeglang tidak seharusnya hanya dinilai dari besarnya potensi alam atau banyaknya program pembangunan yang dilaksanakan, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Jalan yang lebih layak, pendidikan yang semakin baik, kesempatan kerja yang lebih luas, serta manfaat ekonomi yang lebih merata merupakan bagian penting dari kemajuan tersebut.


Pandeglang memiliki modal untuk berkembang. Tantangannya adalah memastikan bahwa potensi itu tidak berhenti sebagai kebanggaan daerah, tetapi benar-benar dikelola menjadi kekuatan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kritik terhadap pembangunan bukan berarti menafikan upaya yang telah dilakukan, melainkan menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan perlu terus dievaluasi agar hasilnya semakin efektif dan tepat sasaran. Sebab, daerah yang maju bukan hanya daerah yang kaya akan potensi, tetapi daerah yang mampu mengubah potensi tersebut menjadi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya.