Nama : Tazkia Salsabila
NIM : 251092100290
Prodi : Administrasi Negara
Semester : 3 ( Tiga )
Mata Kuliah Teori Sosial Indonesia
Dosen
Pengampu Angga Rosidin, S.I.P.,M.A.P
Univesitas Pamulang PSDKU Serang.
Pandeglang
bukan daerah yang kekurangan potensi. Kabupaten di ujung barat Provinsi Banten
ini memiliki Taman Nasional Ujung Kulon, kawasan wisata Tanjung Lesung, wilayah
pesisir yang kaya hasil perikanan, serta lahan pertanian yang menjadi sumber
penghidupan banyak masyarakat. Berbagai potensi tersebut seharusnya menjadi
modal kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, persoalan yang
perlu dipertanyakan adalah mengapa
kekayaan potensi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan
kesejahteraan masyarakatnya.
Pertanyaan ini
bukan berarti mengabaikan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Akan tetapi, kemajuan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang
dijalankan atau potensi yang dimiliki. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh
mana pembangunan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat, memperluas kesempatan
ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.
Salah satu
persoalan yang masih membutuhkan perhatian serius adalah infrastruktur jalan yang belum memadai di sejumlah wilayah. Radio
Republik Indonesia (RRI), dalam pemberitaan pada 12 September 2025, melaporkan
bahwa sekitar 250 kilometer jalan kabupaten di Pandeglang berada dalam kondisi
rusak. Pada saat itu, persentase jalan dalam kondisi mantap baru mencapai
sekitar 70 persen. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang
juga menyebut keterbatasan APBD sebagai salah satu kendala dalam penanganan
jalan.
Angka tersebut
menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah
pembangunan daerah. Jalan bukan sekadar fasilitas untuk menghubungkan satu
wilayah dengan wilayah lainnya, melainkan bagian penting dari kegiatan ekonomi
masyarakat. Ketika jalan rusak, yang terganggu bukan hanya kenyamanan
perjalanan, tetapi juga distribusi hasil pertanian dan perikanan, akses
terhadap pelayanan publik, serta kelancaran aktivitas ekonomi warga.
Bagi petani,
akses jalan yang buruk dapat meningkatkan biaya pengangkutan hasil panen. Bagi
pelaku usaha, kondisi tersebut dapat menghambat distribusi barang. Sementara
itu, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan dapat menghadapi
kesulitan ketika membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan. Karena itu,
pembangunan infrastruktur seharusnya dipandang sebagai investasi yang mendukung
kehidupan masyarakat, bukan semata-mata proyek fisik yang dinilai dari
penyelesaiannya.
Di sisi lain,
Pandeglang memiliki potensi ekonomi yang cukup beragam. Sektor pertanian dan
perikanan menjadi sumber penghidupan masyarakat, sedangkan pariwisata
menawarkan peluang untuk menggerakkan usaha lokal. Namun, potensi yang besar tidak akan menghasilkan
manfaat maksimal apabila tidak didukung infrastruktur, kualitas sumber daya
manusia, dan pengelolaan ekonomi
yang saling terhubung.
Sektor
pariwisata, misalnya, menunjukkan peluang ekonomi yang cukup menjanjikan. Radar
Banten melaporkan pada 2 April 2026 bahwa perputaran uang dari kegiatan
pariwisata selama libur Lebaran diperkirakan mencapai Rp20 miliar. Perkiraan
tersebut didasarkan pada sekitar 200 ribu kunjungan wisatawan hingga hari
kelima libur dan asumsi pengeluaran Rp100 ribu per orang. Angka ini merupakan
estimasi perputaran uang, bukan hasil penghitungan langsung seluruh transaksi
wisatawan.
Besarnya
potensi tersebut tentu patut diperhatikan. Namun, ramainya kunjungan wisatawan
tidak otomatis menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar
destinasi. Manfaat ekonomi akan lebih luas apabila warga setempat memiliki
kesempatan untuk terlibat dalam usaha kuliner, penginapan, transportasi,
penjualan produk lokal, dan berbagai kegiatan pendukung pariwisata. Tanpa
keterlibatan tersebut, pertumbuhan aktivitas wisata belum tentu memberikan
dampak yang merata.
Persoalan
pembangunan juga perlu dilihat dari kualitas
sumber daya manusia dan kesempatan pendidikan. Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Pandeglang mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2025
mencapai 71,84. Sementara itu, IPM Provinsi Banten mencapai 77,25 pada tahun
yang sama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia Pandeglang
masih berada di bawah rata-rata provinsi.
Pada dimensi
pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas di
Pandeglang pada 2024 tercatat 7,16 tahun, meningkat tipis dari 7,15 tahun pada
tahun sebelumnya. Angka ini menggambarkan bahwa rata-rata penduduk dalam
kelompok usia tersebut menempuh pendidikan formal sekitar tujuh tahun.
Kondisi
tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani secara
berkelanjutan. Pendidikan dan keterampilan memiliki peran penting dalam
memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong
masyarakat mengembangkan usaha. Pembangunan
daerah tidak akan berjalan optimal apabila peningkatan infrastruktur tidak
diiringi dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang
ekonomi yang tersedia.
Dari sisi
kemiskinan, BPS Provinsi Banten mencatat bahwa pada Maret 2025 persentase
penduduk miskin di Pandeglang sebesar 8,51 persen atau sekitar 105,35 ribu
orang. Jumlah tersebut menunjukkan
bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan yang perlu ditangani. Penurunan
kemiskinan perlu terus didorong melalui kesempatan kerja yang layak,
peningkatan keterampilan, dan akses ekonomi yang lebih luas.
Dari berbagai persoalan tersebut, saya melihat bahwa tantangan Pandeglang bukan semata-mata terletak pada keterbatasan potensi, melainkan pada bagaimana potensi itu dikelola dan dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur, pendidikan, dan pengembangan ekonomi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya perlu direncanakan sebagai bagian dari pembangunan yang saling mendukung. Karena itu, ada tiga hal yang perlu menjadi prioritas.
Pertama, pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada
kebutuhan dan manfaat ekonomi masyarakat. Perbaikan jalan perlu
mempertimbangkan tingkat kerusakan, jumlah masyarakat yang terdampak, serta
fungsinya dalam menghubungkan sentra pertanian, perikanan, permukiman,
fasilitas umum, dan destinasi wisata. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah
daerah perlu menetapkan prioritas secara terukur dan memastikan bahwa
pelaksanaannya memberikan manfaat yang jelas.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi
bagian utama dari strategi pembangunan. Pendidikan, pelatihan keterampilan,
dan pendampingan usaha perlu disesuaikan dengan potensi daerah. Masyarakat
dapat didorong untuk mengembangkan keterampilan dalam pengolahan hasil
pertanian, pengelolaan perikanan, pemasaran digital, dan pelayanan pariwisata.
Dengan demikian, warga tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi
juga memiliki kemampuan untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi.
Ketiga, penguatan ekonomi lokal harus diarahkan agar manfaat
pembangunan lebih banyak dirasakan masyarakat. UMKM,
koperasi, dan BUMDes dapat didorong untuk terlibat dalam rantai pasok pertanian
dan pariwisata. Dukungan berupa akses pembiayaan, pemasaran, pendampingan, dan
kemitraan usaha diperlukan agar pelaku ekonomi lokal memiliki kesempatan
berkembang. Potensi wisata dan hasil pertanian akan lebih berarti apabila mampu
menciptakan pendapatan dan membuka peluang usaha yang berkelanjutan bagi warga.
Selain ketiga
hal tersebut, pemerintah daerah juga
perlu memperkuat keterbukaan informasi mengenai perencanaan, penggunaan
anggaran, dan hasil pembangunan. Masyarakat harus memiliki ruang untuk
menyampaikan kebutuhan sekaligus mengawasi pelaksanaan program. Dengan
keterlibatan masyarakat, penentuan prioritas dapat lebih sesuai dengan kondisi
di lapangan dan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terarah.
Pada akhirnya,
kemajuan Pandeglang tidak seharusnya hanya dinilai dari besarnya potensi alam
atau banyaknya program pembangunan yang dilaksanakan, tetapi dari perubahan
nyata yang dirasakan masyarakat. Jalan yang lebih layak, pendidikan yang
semakin baik, kesempatan kerja yang lebih luas, serta manfaat ekonomi yang
lebih merata merupakan bagian penting dari kemajuan tersebut.
Pandeglang memiliki modal untuk berkembang. Tantangannya adalah memastikan bahwa potensi itu tidak berhenti sebagai kebanggaan daerah, tetapi benar-benar dikelola menjadi kekuatan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kritik terhadap pembangunan bukan berarti menafikan upaya yang telah dilakukan, melainkan menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan perlu terus dievaluasi agar hasilnya semakin efektif dan tepat sasaran. Sebab, daerah yang maju bukan hanya daerah yang kaya akan potensi, tetapi daerah yang mampu mengubah potensi tersebut menjadi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya.
