Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Jalan Provinsi Penuh Lumpur Tanah Merah, Solmet Banten Minta Gubernur Banten Turun ke Lokasi

Jumat, 11 Februari 2022 | Februari 11, 2022 WIB Last Updated 2022-02-11T01:49:14Z


SWARABANTEN
- Ketua DPW Solidaritas Merah Putih (SOLMET) Indonesia, Kamaludin, SE meminta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk meninjau jalan raya Petir yang kondisinya kian memprihatinkan, akibat dipakai akses oleh pengusaha galian tanah merah dalam melakukan aktivitasnya.


"Sayang, jalan beton yang dibangun dengan anggaran puluhan hingga ratusan milyar, harus rusak karena digunakan akses jalan oleh pengusaha galian tanah merah," ungkap Kamaludin.


Menurut Kamalaudin, harusnya masyarakat menerima manfaat dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Banten melalui Dinas PUPR Banten ini untuk kenyamanan.


"Malah yang ada adalah kekhawatiran akibat akses jalan yang sekarang berlumuran tanah merah dan licin serta berdebu," ujar Kamaludin.


Melihat kondisi ini, sambung Kamaludin, Kepala Daerah, yaitu Gubernur Banten punyak hak otorita penuh, karena ini merupakan jalan provinsi.


"Bisa perintahkan untuk pengendalian jalan, dengan menginstruksikan Dinas Perhubungan, melakukan penanganan terhadap akses akibat ekses yang ditimbulkan di jalan tersebut," imbuh Kamaludin


Disisi lain, sambung Kamaludin, Pemkab Serang juga harusnya turun tangan menghadapi situasi ini, periksa ijin perusahaan tersebut, apakah sudah melalui proses dan prosedur yang resmi, ini di depan mata banyak, jangan terkesan Pemkab Serang pakai kacamata kuda menghadapi situasi yang tidak menguntungkan untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan.


"Ada apa kalau sampai ini dibiarkan atau terjadi pembiaran, jangan sampai masyarakat menduga negatif kepada Pemkab Serang, terutama Dinas ESDM, Dinas Perijinan Satu Atap, DLH dan Satpol PP nya,” ucap Kamaludin.


Secara pribadi, kata Kamaludin, ia sudah menyampaikan persoalan ini kepada Ketua DPRD Kabupaten Serrang.


"Ketua DPRD Bahrul Ulum, beliau itu punya hak pengawasan dan bisa menegur Dinas terkait untuk melakukan tindakan," ungkap Kamaludin.

(kacong)