SwaraBanten- Menyikapi pengerjaan proyek yang diduga melanggar Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin). Ormas Laskar Pasundan Indonesia (LPI) melakukan aksi unjuk rasa di lokasi proyek pembangunan drainase jalan nasional III, tepatnya di Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.
LPI meniai bahwa dalam pengerjaan proyek nasional itu, pihak pelaksana terkesan ingin bersembunyi. Karena tidak ada papan informasi yang dipasang di sepanjang proyek pembangunan itu.
Selainitu, mereka juga mempertanyakan terkait jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan sarana wilayah tersebut. Karena ditemukan, material yang digunakan diduga tidak sesuai spesifikasi bangunan yang kualitasnya perlu di uji ulang.
Ketua Umum DPP LPI Rohmat Hidayat menilai dalam pengerjaan proyek tersebut terkesan asal-asalan. Sebab ketika melihat kualitas bangunan, diduga tidak sesuai Juknis.
"Kami hanya ingin ada transparansi publik dalam setiap pembangunan yang ada di daerah. Karena ini juga menjadi tanggung jawab bersama melakukan kontrol sosial, jangan sampai anggaran besar dari negara untuk membangun sarana lingkungan, tidak memiliki kualitas yang baik," kata Rohmat.
Dia mengaku, pihaknya sudah menelusuri proyek tersebut dari ujung Kecamatan Cilograng sampai Kampung Binuangen, dan Kecamatan Wanasalam. Tidak menemukan adanya papan informasi yang dipasang di lokasi proyek. Rohmat menilai, pengerjaan proyek drainase tersebut terkesan tidak ingin diketahui publik.
"Saya sudah menelusuri proyek ini, dari Cibareno sampai Binuangen, dan saya tidak menemukan papan informasi yang ditempel, ini ada apa? Kok seperti proyek siluman," ujarnya.
Lanjut Rohmat, material bangunan yang disimpan di badan jalan juga berpotensi membahayakan pengendara yang melintas. Bersebab itu, dirinya memeprtanyakan siapa sebenarnya pemilik tender proyek nasional tersebut, agar pihaknya dapat melakukan pengaduan tatkala menemukan kendala dalam pengerjaan bangunan.
"Masyarakat harus tahu siapa pelaksana pembangunan, berapa jumlah anggarannya, berapa hari pengerjaannya. Terus kami juga melihat banyak material bangunan yang disimpan di pinggir jalan tanpa ada rambu lalulintas, itu sangat berbahaya bagi pengendara yang lewat, terutama pada saat malam hari. Jika terjadi kecelakaan akibat material yang menumpuk di pinggir jalan, memangnya pemilik proyek mau bertanggung jawab?," tandasnya.
"Kami meminta agar pihak pelaksana hadir dan menunjukkan dirinya, jangan bersembunyi di balik proyek yang memiliki untung besar, tetapi kulitasnya perlu dipertanyakan," imbuh Rohmat.
Sementara, salah seorang petugas lapangan di proyek drainase tersebut Adhari menutirkan, pemilik proyek yang sekalanya miliaran itu yakni JB.
"Ini apa? saya jelaskan bahwa proyek ini punya pak JB (Jaya Baya), jadi ini anggaran tahun 2020, papan nama adanya di Cilograng, ini saya kaget membangun dari tahun 90 untuk masyarakat baru sekarang ada demo, ini maunya apa?," kata Koordinator lapangan proyek drainase Adhari saat bertemu massa aksi.
Kata Adhari, untuk mendapatkan jawaban ia meminta agar massa aksi menunggu, karena ia akan menghungi pihak yang bersangkutan.
Ia meminta agar massa aksi langsung mendatangi kantor yang bersangkutan untuk melakukan pengaduan. Karena menurutnya, sub anggaran yang saat ini tengah dibangun proyek merupakan anggaran tahun 2020.
"Kalau mau tahu silahkan datang ke kantor ke pak JB, agar tahu siapa pemegang proyek ini. Jangan dulu pulang saya akan telpon pepelaksanya, biar dibawa papan namanya, biar dibaca semuanya," paparnya. (*/red)
