Penulis: H. A Jazuli
Ketua Yayasan Deir An Nahyan Messina (YDAM)
Pak Harto pernah mengatakan, bahwa "Seorang pemimpin itu tiap hari harus membuat keputusan. Keputusan yang diambil tempo-tempo hasilnya bagus tempo-tempo hasilnya tidak bagus."
Kata-kata Pak Harto itu terasa pas dengan masalah pelik yg sedang dihadapi oleh Gubernur Banten dan DPRD Banten terkait Pinjaman Tahap Kedua kepada PT SMI (Persero) sebesar Rp 4,1 Trilyun
Andai saja Pemprov Banten berhasil menambah Pinjaman sebesar Rp 4,1 Trilyun pada Awal tahun 2021 --- untuk menambah Pinjaman Tahap Pertama sebesar Rp 800 Milyar pada Tahun Anggaran 2020 --- maka pasti semuanya berjalan sesuai rencana dan sesuai Anggaran yang tercantum dalam APBD Th Anggaran 2021.
Apa yang kini terjadi? Semuanya sungguh diluar rencana dan harapan. Hingga kini (24 Juni 2021) pihak Pemerintah Pusat (Cq PT SMI Persero) belum juga memberi kepastian tentang status Pinjaman Tambahan sebesar Rp 4,1 Trilyun --- sementara, waktu yang tersisa hanya sekitar 180 Hari Kalender. Andaipun uangnya cair maka hampir mustahil mampu "menyerap" Anggaran sebesar Rp 4,1 Trilyun dalam waktu 180 Hari Kalender.
Dalam kondisi seperti ini, hampir dipastikan Pemprov Banten akan membatalkan Pinjaman kepada PT SMI (Persero) dengan dua alasan utama:
Jadwal waktu cair uang Pinjaman sudah 'terlambat" dan beban Pembayaran Pinjaman yang "mencekik leher" --- dari semula "hanya" Rp 900 Milyar per Tahun Anggaran (dalam 8 tahun Masa Pinjaman) menjadi Rp 1,6 Trilyun (berubah menjadi 5 tahun Masa Pinjaman).
Melihat kenyataan yang ada seperti ini, maka Pemprov Banten harus melakukan skala prioritas: mana yang harus tetap dijalankan, mana yang harus ditunda, mana yang harus dikurangi!
Untuk itu, Pemprov Banten bersama DPRD Banten harus segera melakukan Perubahan APBD 2021 untuk mengamankan beberapa program prioritas yang berkaitan dgn hajat hidup orang banyak tetap bisa dilaksanakan, meski tidak semuanya.
Program pembangunan Jalan dan Jembatan, Sekolah dan Rumah Sakit harus bisa dilaksanakan, bukan karena sudah ada pemenang lelangnya akan tetapi program-program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Banten.
Pergeseran anggaran dan mencoba memakai tahun jamak, perlu dipikirkan oleh Pemprov Banten dan DPRD Banten
Hal-hal yg termasuk Program Prioritas itu antara lain program Pengadaan Lahan untuk Jalan di kisaran Rp 500 Milyar, Lahan untuk Gedung SMAN/SMKN Baru hampir Rp 200 Milyar dan Belanja Hibah sekitar Rp 250 Milyar, dan lainnya
Pinjaman batal, namun Program-program Prioritas harus tetap dijalankan, lalu uangnya dari mana?
Hal yg paling rasional dan realistik adalah melakukan "penyisiran" (pengalihan atau pemangkasan) dari anggaran Biaya Perjalanan Dinas, anggaran Tunjangan Kinerja dan dari alokasi honor-honor
"Penyisiran" Anggaran juga dapat dilakukan terhadap alokasi Biaya Iklan dan Publikasi di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Pada kondisi seperti ini sangat tepat seloroh yang menyatakan bahwa APBD itu ibarat SARUNG: bisa menutupi kepala namun tidak bisa menutupi kaki, dan sebaliknya, bisa menutupi kaki namun tidak menutupi kepala. Dan karena kondisi keterbatasan Anggaran itu maka "menutup aurat" harus diutamakan. "Aurat" yg dimaksud itu yakni Program Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Infrastruktur.
Tentu ada pihak-pihak yg merasa "dirugikan" atau "tidak senang" atas pilihan-pilihan langkah diatas itu
Namun itulah kehidupan: tidak bisa selamanya ideal --- kadang-kadang harus mengambil pilihan yang realistik, meskipun tidak menyenangkan.
Setiap saat kita harus mendahulukan yang wajib didahulukan --- selebihnya bisa ditunda, atau bisa dikurangi. (*)
