Agar tak Bermasalah, Pembangunan UPT Samsat Malingping Perlu Diawasi Semua Pihak

Posted by On Agustus 25, 2021

Pembangunan Tahap II UPT Samsat Malingping. (Foto: Matin)

SwaraBanten -
Pelaksanaan pembangunan Gedung UPT PPD Samsat Malingping tahap II senilai 19 miliar, yang bersumber dari APBD Provinsi Banten  tahun 2021 perlu diawasi semua pihak. Hal ini agar maksimal dan tidak ada persoalan dalam penyelesaian pekerjaan.

Demikian disampaikan Ketua Ormas Lembaga Pasundan Indonesia (LPI) Rohmat Hidayat, saat ditemui swarabanten.com, Rabu (25/04/2021)

Menurut Rohmat, selaku lembaga kontrol sosial, pihaknya akan mengawal pelaksanaan pembangunan Gedung UPT PPD Samsat Malingping tahap II, hingga selesai.

"Jangan sampai ini bermasalah. Sebab anggaran ini tidaklah sedikit menggunakan uang rakyat. Sudah seharusnya masyarakat sebagai kontrol sosial, mempunyai hak untuk mengawasinya termasuk jika menemukan kejanggalan, tidak segan melaporkan ke aparat penegak hukum," kata Rohmat

Dikatakan Rohmat, jenis pekerjaan tahap II adalah menyelesaikan pekerjaan Tahun Anggaran tahun 2020, berupa mekanikal/elektrikal (listrik, lampu gemset), keramik lantai dan kamar mandi, utilitas Air, landscape (taman, lapangan, parkir, dan PJU), rumah dinas kepala UPT PPD dan mess karyawan), area cek fisik kendaraan, pagar depan, vidiotron, interior (partisi, meja, kursi,) dan sarpras.

"Berdasarkan papan informasi ada dua perusahan yaitu PT Pangkho Megah KSO dan PT Samudra Anugrah Indah permai dengan konsultan pengawasan dari PT Parindo Raya Enginering, tanggal kontrak dari 24 juli hingga  20 Desember 2021 atau 150 hari kalender kerja," imbuhaya

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Bidang insvestigasi Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) Organisasi Masyarakat Brantas Korupsi DPC Lebak, Agus Rusmana.

Agus menegaskan, pembangunan ini mesti didukung keberadaannya. Sebab, saat ini Samsat Malingping kantornya masih ngontrak. Oleh karena itu, sudah selayaknya wilayah selatan memiliki gedung yang berkualitas.

"Jadi agar maksimal dan sesuai dengan perencanaan pembangunan dan tidak menimbulkan persoalan, maka harus ada pengawasan yang intens oleh semua pihak. Jangan sampai pembangunan ini bermasalah," ujarnya. (Matin)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »