Penulis: H. A Jazuli
Ketua Yayasan Deir An Nahyan Messina (YDAM), Serang, Banten
Menjelang Peringatan Hari Jadi Ke-21 Provinsi Banten (4 Oktober 2021), kita harus mensyukuri atas kemajuan yang telah banyak dicapai. Namun, kita juga harus selalu ingat tentang cita-cita mulia Perjuangan Pembentukan Provinsi Banten (1952-2000), yakni mengikis kebodohan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan derajat Kesehatan, mengatasi berbagai ketertinggalan (terutama menyangkut infrastruktur: Jalan, Air Bersih, Listrik, Irigasi, Transportasi dan Telekomunikasi/JALITT), serta mewujudkan kehidupan warga Banten yang Makmur dan Berkeadilan Sosial.
Untuk mengukur keberhasilan Banten, kita bisa menggunakan skala ideal menyangkut tingkat Kemiskinan, kebodohan (pendidikan), derajat kesehatan (kematian ibu dan anak, usia harapan hidup, dan lainnya), kemampuan daya beli masyarakat (pendapatan per kapita, pengangguran, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, dan lainnya), juga ketersediaan infrastruktur (JALITT) itu.
Atau, bisa juga menggunakan skala perbandingan dengan kondisi yang telah dicapai oleh provinsi lain, yang kelahirannya seumuran dengan Provinsi Banten: Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara serta Papua Barat.
Untuk mengatasi kemiskinan sebanyak 857.640 orang lebih (sebesar 6,63% menurut Data BPS 2020), kiranya dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, diantaranya perlu dilakukan semacam penyuluhan Motivasi Berprestasi (Achievement Motivation), meningkatkan rata-rata lama sekolah (yang sekarang baru pada level Kelas SLTP), meningkatkan keterampilan hidup (life skills), meningkatkan modernisasi dan produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan, membangun atau merevitalisasi irigasi-irigasi, meningkatkan investasi, meningkatkan LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi), meningkatkan kewirausahaan di kalangan anak muda, membangun pasar-pasar tradisional dan modern, dan lainnya
Tingkat Pengangguran Terbuka di Banten saat ini, merupakan yang tertinggi di Indonesia sebesar 10,64% dari angkatan kerja yang ada atau sekitar 661.000 orang (Data BPS, 2020). 'Penyumbang' terbesar dari angka itu adalah para lulusan SMK (saat ini terdapat sekitar 567 SMKN/SMK Swasta), plus lulusan SD/SLTP/Diploma dan Sarjana.
Untuk mengatasinya perlu dilakukan evaluasi menyangkut kesesuaian antara Program Studi (Jurusan) yang dilaksanakan saat ini, dengan kebutuhan pasar kerja yang ada, lakukan sosialisasi tentang Motivasi Berprestasi bagi para Remaja (pada umumnya orang Banten tidak mau bekerja di tempati yang jauh dari Orang Tuanya), atasi disparitas Upah Kerja (UMK di Pandeglang dan Lebak masih dibawah Rp 3 Juta, sedangkan di Kab/Kota lainnya sudah di atas Rp 4 Juta), meningkatkan kewirausahaan di kalangan anak muda, meningkatkan investasi, meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan lainnya. Serta meningkatkan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten: saat ini Anggarannya hanya sekitar Rp 65 Milyar --- dibandingkan dengan APBD Banten yg sebesar Rp 13.000 Milyar lebih.
Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Banten baru "Kelas IX SLTP" (baru sembilan tahun). Di daerah Tangerang Raya pasti sudah lebih tinggi dari itu. Tapi di daerah lainnya pasti kurang dari itu (khususnya Lebak dan Pandeglang). Ketersediaan Ruang Kelas, Keterjangkauan lokasi sekolah dari tempat tinggal murid, kemudahan akses transportasi (uantu di daerah tertentu diperlukan penyediaan Angkutan Pelajar atau Subsidi Biaya Transportasi), Fasilitas Beasiswa, dan masalah lainnya adalah "PR" yang harus terus dikerjakan dan diatasi.
Jangan lupa bahwa di Provinsi Banten masih terdapat sejumlah warga yang buta huruf (BPS, 2020): sebesar 2,12% berusia hingga 15 tahun, sebesar 0,13% berusia 15 - 44 tahun, dan sebesar 6,45% berusia 45 tahun keatas.
Mendorong mereka untuk masuk sekolah formal atau mengikuti Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Sekolah) menjadi sangat penting. Semakin meningkat Angka Melek Huruf maka akan sangat baik pengaruhnya bagi kehidupan Warga itu sendiri plus bagi kemajuan suatu daerah.
Yang terakhir soal ketersediaan sarana Transportasi dan Telekomunikasi. Masih sangat banyak Kecamatan (dari 155 Kecamatan yang ada) belum bisa dijangkau oleh Kendaraan Umum, saat ini masih dilayani oleh Kendaraan Perintis: DAMRI.
Di tiap-tiap Kecamatan belum tersedia terminal-terminal Kendaraan Angkutan Umum. Di beberapa Daerah juga masih kesulitan mengakses komunikasi, internet dan televisi, karena belum memadainya sarana Telekomunikasi (belum meratanya BTS yg dibangun oleh Pemerintah atau para vendor di bidang Telekomunikasi: masih banyak blank spot area, dan lainnya.
Pada tingkat capaian PAD dan besaran APBD Banten sangat unggul. Namun dalam soal perjagungan kita kalah oleh Gorontalo. Dalam soal pariwisata kita tertinggal oleh Bangka Belitung, Maluku Utara dan Papua Barat.
Mudah-mudahan kedepan semua kondisi yang dipaparkan diatas, akan semakin membaik. Dan dalam 10 tahun ke depan, semua yang dicita-citakan saat membentuk Provinsi Banten dapat digapai. Yakni Banten yang "Sepi paling towong rampog. Rea ketan rea keton. Gemah ripah loh jinawi. Tata tentrem kerta raharja". Insya Allah.
