KCD Pendidikan Provinsi Banten wilayah Kabupaten Tangerang, A Suhaeri
SWARABANTEN - Laporan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (PSKP Kemendikdasmen) menunjukkan data terbaru tentang tingkat pengangguran dari berbagai jenjang pendidikan.
Laporan tersebut menunjukkan, lulusan jenjang SMK memiliki persentase pengangguran tertinggi sejak 2015.
Data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) itu menjadi perhatian PSKP Kemendikdasmen. Dalam laporan itu, PSKP menyatakan SMK sering mendapatkan kritikan karena dinilai kurang berhasil.
"Selama ini, SMK sering mendapatkan kritikan karena dianggap kurang berhasil memenuhi tujuannya, yakni menghasilkan lulusan yang siap kerja. Tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka lulusan SMA," tulis PSKP Kemendikdasmen dalam buku laporan berjudul Menguatkan Ekosistem, Menumbuhkan Pembelajar: Refleksi Capaian dan Tantangan Pendidikan Indonesia 2019 - 2024.
Tingginya angka pengangguran lulusan SMK di Banten tidak dipungkiri oleh sekolah-sekolah yang ada.
Murid generasi Z atau lebih populer dengan sebutan Gen Z dinilai cenderung tidak memiliki semangat untuk mengikuti program sekolah, seperti Praktik Kerja Lapangan (PKL).
"Untuk PKL saja mayoritas ingin yang dekat dengan tempat tinggalnya, bahkan pilih-pilih," ungkap seorang guru SMK di Kabupaten Tangerang yang identitasnya tak dipublis.
Menilik kenyataan tersebut Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Banten wilayah Kabupaten Tangerang angkat bicara.
"Kenyataan saat ini anak-anak banyak temannya, tapi di dunia maya," ujar A. Suhaeri
Sehingga, diungkapkan Suhaeri lebih lanjut, dapat mempengaruhi pola sikap dan aktivitas di kehidupan nyata yang memang penuh tantangan dan dinamika.
"Solusinya kolaborasi sekolah dan orang tua murid harus terselenggara dengan baik," tegasnya.
Sebagus apapun program sekolah, dituturkan Suhaeri, tidak akan menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja jika tidak mendapatkan dukungan orang tua murid.
Proses belajar di sekolah waktunya terbatas, selebihnya kehidupan anak di lingkungan rumah lebih dominan.
"Orang tua murid tidak bisa lepas tanggung jawab untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya," imbau Suhaeri.
Proses pembelajaran yang ideal menurutnya, harus ada keterlibatan para pihak terutama orang tua murid.
Pemberian hukuman saja, dia mencotohkan, harus berdasarkan proses edukasi, tahapan, dan komunikasi yang terbuka dengan orang tua murid.
Jadi ketika terjadi pelanggaran berulang oleh murid orang tuanya memahami, sehingga sekolah melakukan tindakanpun sudah diketahui dan disetujui.
"Masih ada harapan merubah kebiasaan kurang produktif selama kolaborasi sekolah, dan orang tua murid plus anaknya terselenggara dengan baik," pungkasnya.*(Rudiyat)*
