 |
| Belum setahun, jaling sudah rusak lagi |
Diperoleh informasi, jaling yang berlokasi di Kampung Bayah Tugu Desa Bayah Barat, jalur depan Islamic Center, yang ke arah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tersebut, bersumber dari APBD Banten tahun 2019
Pihak Pemerintah Desa Bayah Barat, kepada wartawan menyebutkan, yang mengerjakan proyek itu adalah pihak ke tiga berasal dari Serang, sedang pembangunan tersebut didanai dari APBD Provinsi Banten Tahun 2019 melaui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPR-KP) dengan anggaran Rp198 juta.
Dikatakan Kades Bayah Barat, Ridwan, pada Tahun 2019, Desa Bayah Barat mendapat tiga titik lokasi pembangunan jalan lingkungan, masing-masing-masing nilainya sama. Menurutnya, dari tiga titik lokasi hanya jalan lingkungan ke arah Blok TPI itu yang hasilnya tidak berkualitas tidak sesuai anggarannya.
"Yang dua titik lokasi lainnya berlokasi di Kampung Ciwaru dan Kampung Neglasari hasilnya lumayan bagus, soalnya beda pemborongnya. Itu anggarannya masing-masing Rp 198 juta," kata Ridwan, seperti dilansir portal linenews, Kamis lalu (12/6/2020).
Dijelaskan Ridwan, bahwa keberadaan jalan di Kampung Bayah Tugu itu Program dari DPR-KP. "Pengerjaan jalan blok TPI di Kampung Bayah Tugu itu, panjangnya 250 meter dan Lebar 2.5 meter, itu Program Perkim Provinsi Tahun 2019," terangnya.
Ridwan juga mengaku, saat dalam pengerjaan pembangunan jalan lingkungan di Blok TPI Kampung Bayah Tugu, pihak pemerintah desa kerap mengingatkan kepada pelaksana agar bekerja berkualitas, namun tak digubris.
"Diingatkan tidak mau mendengar, tadinya serah terimanya tidak akan ditandatangani. Karena hasil pengerjaannya jelek. Bahkan papan proyek hanya dipasang sehari saja oleh pihak pelaksana dan dicabut usai didokumentasikan. Makanya saya lupa nama perusahaannya,” ungkapnya.
Menyikapi persoalan ini, Direktur Kaukus Muda Banten (KMB) Ishak Newton, meminta harus dilakukan audit.
“Bila yang dikatakan Kades itu benar, dan bukti fisik berupa foto serta yang sudah terpublish, maka pelaksanaan pada 2019 itu perlu diaudit. Ini uang rakyat, pokoknya harus diaudit,” tegas Ishak (kc/red)
