Ia juga mengecam keras tindakan adanya dugaan pungli atau pemotongan bantuan dana untuk warga disabilitas pada program Lebak sejahtera.
“Intinya, saya mendukung kegiatan aksi yang di lakukan oleh warga disabilitas dan saya mengecam keras tindakan pungli, siapapun pelakunya itu harus diusut tuntas. Jangan melihat nilai kecilnya, tapi ini perbuatan yang sangat biadab bagi saya. Apalagi mereka penyandang cacat yang harus kita bantu, bukan malah disunat. Kalau ini benar terjadi, keterlaluan dan sungguh prihatin bagi saya,” kata Musa, Jum'at (10/7/2020).
Selain itu, Musa juga merasa miris dan kecewa mendengar adanya dugaan pungutan atau potongan bantuan untuk penyandang cacat,dan jika memang itu terjadi adanya pemotongan bantuan tersebut ini sangat jelas tidak manusiawi dan ini sangat melebihi binatang.
“Saya sangat miris dan kecewa mendengarnya, sehingga kemarin pun saya sampaikan langsung kepada pak sekda, pada saat rapat badan anggaran bersama para kepala dinas, dan ketua DPRD adanya indikasi pungutan terhadap program tersebut,” ungkap Musa.
Musa menilai, bisa saja ini terjadi adanya data fiktif dan kurangnya transparansi. Seharusnya Dinas Sosial mempublikasikan para penerima bantuan tersebut dan harus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melalui TKSK untuk berkoordinasi dengan aparat desa setempat supaya program ini berjalan dengan baik.
“Ini bukan rahasia umum dan bukan data rahasia negara bukan juga rahasia daerah, tapi ini data yang harus di publikasikan siapa penerima, dimana alamatnya, berapa besaran penerimanya” ungkap Musa.
Baca Juga: .........KPK Banten Oncog Dinsos
Dipaparkan Musa, banyaknya persoalan bantuan yang tidak tepat sasaran, bahkan adanya indikasi dugaan pungli atau pemotongan pada program sosial ini, apalagi program lebak sejahtera adalah salah satu program unggulan Bupati Lebak yaitu Lebak Sejahtera.
Maka, lanjut Musa, sudah tidak ada alasan lagi bagi Bupati untuk mempertahankan kepala Dinas Sosial. Apalagi azas transparansinya tidak ada sama sekali.Yang seharusnya para penerima itu namanya bisa diakses atau bisa dilihat oleh siapapun, di desa masing-masing atau di kecamatan masing-masing.
“Kalau menurut saya, ini jelas kepala Dinas Sosial dalam mengawal program bupati gagal dan tidak ada sama sekali transparansinya, Data yang harus di publikasikan sehingga semua orang bisa melakukan pengawasan, karena melakukan pengawasan program penanganan Fakir Miskin termasuk penyandang cacat atau disabilitas itu tanggungjawab kita semua”paparnya.
Musa juga membuka lebar Jika memang ada yang dilakukan pemotongan. Fraksi PPP siap melakukan pendampingan terhadap mereka untuk sama-sama dikawal dan didampingi membuat laporan kepada aparat penegak hukum, karena ini tidak bisa di biarkan, dan ini harus di proses.
“Untuk itu jika ada korbannya yang dilakukan pemotongan dan kejadiannya kapan, mohon di informasikan.Kami dari Fraksi PPP siap dan bersedia untuk mengawal melakukan pendampingan persoalan ini supaya di proses secara hukum biar ada efek jera," tandas Musa.
Karena perilaku seperti ini,perilaku koruptif apalagi korbannya penyandang disabilitas orang yang cacat yang harus kita bantu. "Dan ini adalah bentuk kedzoliman, dan ini jelas-jelas perbuatan yang sangat tidak manusiawi,” pungkasnya (red)
