SwaraBanten - Fraksi PPP Kabupaten Lebak, menolak pencairan bantuan dana hibah dari APBD Kabupaten Lebak tahun 2021, dengan anggaran 1 Milyar 250 juta.
Hal itu disampaikan Fraksi PPP, melalui rapat paripurna dan sekaligus melalui surat penolakan nomor 002/F-PPP-DPRD /IX/2021 yang ditujukan langsung kepada Plt. Ketua DPRD Lebak, lantaran dinilai adanya kejanggalan dengan tidak mengedepankan asas keadilan dan asas musyawarah mufakat, dalam penentuan besaran alokasi anggaran tersebut, yang diterima untuk masing-masing aspirator.
”Ini keputusan bulat Fraksi PPP DPRD Kabupaten Lebak, menyatakan sikap menolak dicairkannya anggaran hibah APBD Tahun 2021. Karena, ini tidak ada musyawarah terlebih dahulu dan ini juga nilainya sangat berpariasi ," kata Ketua Fraksi PPP Musa Weliansyah, Selasa (20/4/2021).
Selain dinilai tidak adanya asas musyawarah mufakat, bahkan kata Musa usulan dari anggota DPRD Lebak pun sama sekali tidak ada yang masuk.
"Ini harus diverifikasi ulang. Jangan sampai dana hibah ini dikucurkan untuk bayar hutang, artinya baik bangunan ponpes ataupun bangunan masjid, yang sudah selesai itu bisa direalisasikan,” ujar Musa. (nh)
