SWARABANTEN - Ketua DPW Badak Banten Siprandani menyatakan telah melayangkan Permohonan Informasi terkait Sewa Rumah Dinas (Rumdin) Wakil Gubernur (Wagub) Banten. Agar persoalan salah nomenklatur menjadi jelas.
"Kami ingin memperjelas rumor soal sewa Rumdin Wagub. Benarkah dianggarkan? Benarkah diserap? Atau benarkah tidak diserap?," kata Siprandani.
Jika dianggarkan, tentu menyalahi aturan. Karena Pemprov Banten sudah mempunyai Rumdin Wagub. Dengan adanya sewa itu, Pemprov Banten menjadi punya dua Rumdin Wagub. Sedangkan Wagub hanya ada satu orang.
"Hak Wagub punya rumah dinas sudah dipenuhi Pemprov Banten. Disediakan di Cipete, Kota Serang. Namanya hak, boleh dipakai, boleh tidak. Tapi yang jelas tidak boleh menuntut Rumdin di tempat lain. Apalagi sewa," ujar Siprandani.
Jika pun Rumdin Wagub difungsikan berbeda karena tidak diisi Wagub, bukan berarti harus disediakan Rumdin yang lain.
"Selama ini Rumdin Wagub ditempati Gubernur. Wagub sendiri tak pernah terdengar protes. Jadi bisa dibilang melepaskan hak atas Rumdinnya. Sehingga bukan alasan diadakan Rumdin Wagub yang kedua. Apalagi sampai nyewa," jelas Siprandani.
Berkembang rumor Pemprov Banten selama ini telah menganggarkan sewa Rumdin Wagub TA 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Dan rumor lainnya, anggaran itu tidak diserap.
"Permohonan informasi ini untuk memperjelas rumor tersebut. Biar jelas. Biar bukan rumor lagi," kata Siprandani. (g/***)
