SWARABANTEN - Penggiat LSM Banten Movement Watch(BMW), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengaudit Anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan UPTD DPUPR Provinsi Banten wilayah Tangerang.
LSM BMW menyebut, banyak kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang diduga tidak dilaksanakan, namun anggaran terserap dari tahun ke tahun.
Menurut Sekjen LSM BMW, Samsul, hasil investigasi LSM BMW dilapangan dari tahun 2021 hingga 2022, banyak ditemukan item pekerjaan dibeberapa ruas jalan, yang diduga tidak dikerjakan
"Dari mulai perbaikan jalan, jembatan hingga perbaikan draenase," kata Samsul, Rabu 14 September 2022.
Untuk itu, Samsul berharap kepada APH di Banten segera mengaudit seluruh kegiatan yang ada di UPTD Tangerang dan mensinkronkan laporan data hasil laporan pekerjaan dengan data lapangan.
"Mengingat hasil laporan pekerjaan dari tahun ke tahun anggaran pemeliharaan selalu terserap," ucap Samsul.
Namun, sambungnya, data dilapangan banyak pekerjaan pemeliharaan jalan, jembatan dan perbaikan drainase di wilayah Tanggerang banyak yang masih rusak. Genangan air di drainase yang tidak mengalir airnya karena tidak diperbaiki disepanjang kiri kanan jalan.
"Banyak item pekerjaan yang diduga tidak dilaksanakan adapun yang dikerjakan hasilnya tidak optimal, sehingga perbaikan jalan dari tahun ke tahun pekerjaannya jalan ditempat tetapi anggaran selalu terserap dari o ketahun," lanjuitnya.
Selain itu, LSM BMW juga mempertanyakan peran inspektorat Banten, berkaitan dengan fungsi pengawasan internal Pemrov Banten.
Ia berharap, inspektorat Banten dalam memeriksa semua kegiatan harus obyektif, dan teliti memeriksa seluruh pekerjaan, sesuai data yang dilaporkan oleh Dinas PUPR Banten.
"Karena banyak laporan hasil pekerjaan seratus persen, nyatanya masih banyak item pekerjaan dilapangan hasilnya kurang maksimal," tandas Samsul. (Kcg)
