Notification

×

Iklan

Badak Jawa, Geopolitik Konservasi, dan Marwah Tanah Banten (Bag. 1)

Senin, 16 November 2026 | 11/16/2026 08:12:00 PM WIB Last Updated 2026-11-16T13:17:14Z

Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). (Foto:tnujungkulon)

SWARABANTEN
- 
Dari panggung Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026 lalu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan sebuah gagasan yang langsung memicu gelombang pasang polemik di tanah air.


Di hadapan para delegasi global dan calon investor konservasi, Hashim menggulirkan rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat terakhirnya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur.


Argumen yang dibangun terdengar teknokratis sekaligus mencemaskan: ancaman bencana geologis di Selat Sunda. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, potensi gempa bumi megathrust, dan ancaman tsunami dianggap menempatkan seluruh populasi badak bercula satu ini dalam satu keranjang yang rapuh.


Jika bencana besar menghantam semenanjung Ujung Kulon, spesies purba yang populasinya kurang dari seratus ekor ini dikhawatirkan musnah seketika. Dalam logika manajemen risiko, mendiversifikasi habitat (second habitat) adalah langkah mitigasi yang masuk akal, terlebih ketika proyek tersebut ditawarkan dengan skema pendanaan konservasi internasional mirip kerja sama hutan dengan Norwegia. 


Namun, gagasan yang terasa logis di ruang konferensi berpendingin udara di Antalya itu rupanya berbenturan keras dengan realitas ekologis, historis, dan sosiologis di ujung barat Pulau Jawa.


Begitu wacana tersebut mendarat di Banten, penolakan mengalir deras dari berbagai lapisan—mulai dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, aktivis lingkungan, organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII dan KNPI, hingga masyarakat adat dan warga sekitar Ujung Kulon. 


Mengapa rakyat Banten begitu keras menolak rencana yang diklaim demi penyelamatan satwa langka tersebut?


Trauma Ekologis dan Risiko Translokasi Jarak Jauh

Penolakan masyarakat Banten bukanlah sentimen kedaerahan yang buta terhadap sains. Sebaliknya, mereka berangkat dari ingatan kolektif dan bukti empiris yang masih segar.


Badak Jawa bukanlah satwa yang mudah beradaptasi dengan intervensi manusia. Spesies ini dikenal sangat pemalu, sensitif terhadap stres, dan memiliki ketergantungan tinggi pada komposisi vegetasi spesifik di hutan dataran rendah Ujung Kulon. 


Publik Pandeglang belum lupa pada tragedi November 2025, ketika seekor badak jawa bernama Musofa mati hanya dua hari setelah menjalani proses translokasi menuju Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA).


Padahal, pemindahan tersebut masih berada di dalam satu bentang alam yang sama, yakni kawasan TNUK. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyuarakan logika sederhana yang sulit dibantah: jika pemindahan jarak dekat di dalam ekosistem aslinya saja berujung kematian akibat stres dan kegagalan adaptasi, bagaimana mungkin pemerintah berani mempertaruhkan nyawa satwa paling langka di muka bumi ini dalam perjalanan lintas provinsi sejauh lebih dari seribu kilometer ke ujung timur Pulau Jawa? 


Organisasi konservasi global seperti WWF dan WALHI pun telah memberikan peringatan senada. Translokasi satwa liar berskala besar bukan sekadar memindahkan barang dari satu gudang ke gudang lain.


Proses pembiusan, pengangkutan darat atau laut, hingga pelepasan di ekosistem baru seperti Alas Purwo—yang memiliki karakter hutan musim lebih kering dan komposisi pakan berbeda dibanding hutan hujan tropis Ujung Kulon— menyimpan risiko fatal. Menjadikan Badak Jawa sebagai kelinci percobaan dalam proyek relokasi jarak jauh justru berpotensi mempercepat kepunahan yang hendak dihindari. 


Identitas, Keadilan Ekologis, dan Narasi "Jualan" Karbon 

Di luar kalkulasi biologis, ada dimensi kultural dan politik yang luput dibaca oleh Jakarta. Bagi masyarakat Banten, khususnya warga Pandeglang, Badak Jawa bukan sekadar objek konservasi atau komoditas diplomatik.


Ia adalah roh, ikon daerah, sekaligus simbol harga diri sejarah. Selama puluhan tahun, masyarakat di desa-desa penyangga TNUK hidup berdampingan, menjaga hutan, dan menahan diri dari ekspansi lahan demi memastikan sang raksasa pemalu tetap lestari. 


Ketika wacana pemindahan ke Jawa Timur diumumkan langsung di forum internasional tanpa konsultasi publik yang bermakna dengan pemerintah daerah maupun masyarakat lokal Banten, muncul rasa ketidakadilan yang mendalam.


Rakyat Banten merasa hanya kebagian beban menjaga kawasan konservasi selama puluhan tahun, tetapi ketika skema pendanaan konservasi bernilai besar mulai ditawarkan kepada investor global di COP31, satwa kebanggaan mereka justru hendak dibawa pergi ke provinsi lain. 


Narasi bahwa Ujung Kulon terancam tsunami juga dinilai terlalu menyederhanakan persoalan. Secara topografis, kawasan TNUK tidak seluruhnya datar; terdapat jajaran Gunung Honje dan perbukitan di bagian selatan yang secara alami berfungsi sebagai zona penyelamatan (escape zone) bagi satwa liar saat terjadi gelombang pasang—sebagaimana terbukti saat tsunami Selat Sunda menerjang pada Desember 2018 lalu, di mana populasi Badak Jawa tetap bertahan.


Alih-alih memindahkan satwanya, investasi pendanaan iklim seharusnya difokuskan untuk memperkuat mitigasi bencana di sekitar Ujung Kulon, memberantas perburuan liar, mengendalikan invasi tanaman langkap (Arenga obtusifolia) yang menekan ruang pakan badak, serta menyejahterakan masyarakat penyangga. 


Menjaga Rumah Asli Sang Legenda

Ambisi untuk menyelamatkan Badak Jawa dari ancaman kepunahan tentu patut diapresiasi sebagai wujud tanggung jawab moral bangsa.


Namun, konservasi yang abai terhadap kehati-hatian ilmiah (precautionary principle) dan meminggirkan kearifan masyarakat lokal hanya akan melahirkan resistensi sosial yang kontraproduktif. 


Pemerintah pusat perlu menarik rem darurat atas wacana relokasi ke Alas Purwo ini. Diplomasi iklim di panggung dunia tidak boleh mengorbankan keselamatan satwa endemik maupun melukai rasa memiliki rakyat di daerah.


Sebagaimana seruan para aktivis dan warga Ujung Kulon yang menggema beberapa hari terakhir: biarkan Badak Jawa tetap hidup, beranak-pinak, dan bermartabat di rumahnya sendiri—tanah Banten. (Tim SwaraBanten).*