SWARABANTEN - Untuk memahami mengapa gagasan relokasi Badak Jawa dilontarkan di panggung Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), kita perlu membedah ekonomi politik konservasi global hari ini.
Forum-forum iklim internasional telah lama bergeser menjadi bursa transaksional raksasa, di mana isu perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati dikomodifikasi ke dalam instrumen finansial seperti kredit karbon dan kredit biodiversitas (biodiversity credits).
Dalam logika pemodal dan lembaga donor internasional dari negara-negara maju, populasi satwa langka yang hanya terkonsentrasi di satu titik geografis dipandang sebagai "risiko investasi tunggal yang tinggi" (high single-point risk).
Ketika pemerintah Indonesia berupaya menarik skema pendanaan konservasi bernilai besar dari luar negeri—serupa dengan kerja sama pendanaan kehutanan bilateral—proposal proyek sering kali dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kerangka manajemen risiko yang dirumuskan oleh konsultan dan donor internasional.
Di sinilah letak ironi geopolitik konservasi. Negara-negara industri yang secara historis menyumbang krisis iklim global kini memegang kendali atas arah kebijakan pelestarian alam di negara berkembang melalui kekuatan pendanaan.
Ketika proyek konservasi didikte oleh selera pasar pendanaan global, Badak Jawa tidak lagi dipandang sebagai makhluk hidup dengan ikatan ekologis dan kultural yang sakral bagi masyarakat Banten, melainkan direduksi menjadi portofolio aset yang harus didiversifikasi demi menjamin keamanan "investasi hijau".
Fenomena ini oleh para sosiolog lingkungan kerap disebut sebagai imperialisme hijau (green imperialism) atau perampasan hijau (green grabbing): sebuah praktik di mana negara dan aktor global merasa berhak mengatur, memindahkan, dan mengeksploitasi nilai simbolis sumber daya alam suatu daerah atas nama penyelamatan planet, sembari menyingkirkan masyarakat lokal yang selama ini menjaga kelestariannya.
Lebih jauh lagi, narasi relokasi ke Jawa Timur justru mengalihkan perhatian dan anggaran dari persoalan mendasar yang sebenarnya mengancam Badak Jawa di Ujung Kulon. Ancaman paling nyata bagi badak bukanlah letusan gunung berapi, melainkan:
Invasi Tanaman Langkap (Arenga obtusifolia): Tumbuhan palem invasif ini telah menutupi sebagian besar lantai hutan TNUK, menghalangi sinar matahari, dan mematikan tumbuhan pakan alami badak.
Ancaman Perburuan Liar: Sindikat pemburu cula badak masih menjadi ancaman laten yang membutuhkan penguatan patroli lapangan secara terus-menerus.
Ketimpangan Tata Kelola Anggaran: Dana konservasi berskala besar sering kali terserap di tingkat birokrasi pusat, seminar, dan konsultan, sementara kesejahteraan para jagawana (rangers) di garis depan dan warga desa penyangga di Pandeglang masih jauh dari memadai.
Alih-alih membenahi masalah-masalah struktural di rumah aslinya, pemerintah justru memilih jalan pintas berupa mega-proyek translokasi yang sarat risiko demi pencitraan diplomatik di panggung global. (Tim SwaraBanten).**
