Tatu langsung menuju ruang tunggu warga di Puskesmas Baros. Berdialog dengan warga perihal pelayanan dan tarif yang dikenakan kepada setiap pasien. Mendapat kunjungan tanpa diduga, Kepala Puskesmas Baros dr Diah Syahbar langsung menghampiri dan berdialog langsung.
Menurut Tatu, kunjungan mendadak ke Puskesmas Baros dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang mengeluhkan perihal tarif di Puskesmas Baros. Kemudian Tatu juga mendapatkan aspirasi dari manajemen Puskesmas Baros yang membutuhkan ruangan refresentatif, terutama di IGD dan ruang bersalin.
Tatu menjelaskan, beberapa puskesmas di Kabupaten Serang sudah menjadi BLUD, sehingga bisa mengelola keuangan secara mandiri. Namun, saat ini masih berlaku Perda Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur tentang retribusi di puskesmas.
"Misalnya biaya untuk daftar itu Rp 5 ribu. Kemudian saat ditangani dokter kena charge Rp 10 ribu. Itu sesuai Perda, dan ini dikeluhkan masyarakat. Nanti kita lihat lagi bersama DPRD, mungkin harus ada revisi agar senafas dengan BLUD. Nanti kita rembukkan dengan Dewan," ujar Tatu.
Tatu meninjau beberapa ruangan hingga ke sejumlah lahan kosong, dan mendapat permohonan penambahan ruangan dari Kepala Puskesmas Baros. Tatu langsung memanggil Kepala Kepala Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Tata Bangunan (DPKPTB) Kabupaten Serang Irawan Noor.
"Saya lihat memang IGD kekecilan, ruang bersalin juga. Nanti ditangani DPKPTB, biar jelas tahapan pembangunannya," ujarnya.
Irawan menyatakan siap melakukan kajian terkait kondisi sejumlah gedung di Puskesmas Baros.
"Puskesmas memang punya beban terkait fungsi layanan. Harus di-back up juga dengan kondisi bangunan yang memadai. Apalagi beban Puskesmas Baros juga ada dari warga Pandeglang karena daerah perbatasan. Kalau lahan masih ada, kita coba misalnya ruang persalinan, bisa ditambah," pungkasnya. (red)
