Gubernur Papua di Wakili Asiaten II bidang Muhammad Musa'ad, mengatakan, terkait dengan perencanaan pembangunan wilayah laut di provinsi Papua khususnya di Jayapura, maka dalam UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan perubahannya, telah menegaskan pada pasal 7 ayat 3 bahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana zonasi wilayah perairan dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Selain itu, pada pasal 16 dan 17 telah menegaskan bahwa dalam pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki ijin lokasi, yang mana ijin lokasi tersebut diberikan berdasarkan RZWP3K.
"Dokumen proses penyusunan dokumen RZWPBK ini secara detail telah di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil. Alam menjadi dasar dari segala upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua Jika kualitas alam meningkat, meningkat pula kualitas hidup mereka," ujar Asisten II Sekda Papua.
"Diharapkan melalui Konsultasi Publik Penyelenggara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Papua ini, dapat terjaring isu, harapan dan ide-ide terkait tujuan pembangunan berkelanjutan dan dapat teridentifikasi isu prioritas yang akan menjadi bahan dalam perumusan tujuan/sasaran/target capaian perlindungan dan pengelolaan ruang laut di Provinsi Papua untuk itu dalam proses ini, kami mengundang seluruh stakeholder yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, filantropi dan pelaku usaha," pungkas Asisten II Sekda Papua.
Hadir dalam acara tersebut Dr. Drs. Muhammad Mussaad M.si, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraaan Setda Prov Papua, Ibu Dr.Ir. Fatma Djuaniati M.si ,Kepala Sub Direktorat pengembangan kebijakan Lingkungan hidup Wilayah KLHK, toKolonel Laut (P) Wijayanto ,Asrena Danlanatamal X, AKP Sakka SH.MH, Kasi Lidik Subdi Gakkum Ditpolair Polda Papua, Bapak Frans .B. Linthin, Kabid Pengendalian dampak Lingkungan dinas Pengelola Lingkungan Hidup Prov Papua, Absalom Salossa S.Psi ,Kepala DKP Prov Papua, Ir. Martha Mandosir M.si, Plt Kepala dinas Pengelola Lingkungan Hidup Prov Papua, Donald Hart Monta , Perwakilan Bappeda Kab. Membramo., Harry Imantho , Perwakilan Universitas IPB, Para Kepala Dinas PLKH 13 Kota/ Kabupaten Prov. Papua, Para Akademisi , Tokoh, Adat, Agama dan Perwakilan Universitas se Prov. Papua dan Tokoh Adat Fort Numbay, Tokoh Adat Mamta dan Tokoh Adat Seireri.
(GUS/seumber: Dispen Lantamal X Jayapura/ Papua)
