SWARABANTEN - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Serang-Cilegon(Seragon) Dinas PUPR Provinsi Banten Anggaran Tahun 2021 disoal Lembaga Swadaya Masyarakat Putra Banten Investigasi (LSM PBI) Provinsi Banten.
Dalam pelaksanaannya LSM PBI menduga ada penyalahgunaan wewenang serta jabatan terkait, penggunaan anggaran APBD sebagai kuasa pengguna anggaran wilayah UPT Seragon (Serang Cilegon).
Hal ini dikatakan Adi Firmansyah, Ketua LSM Putra Banten Investigasi kepada Swarabanten.com. pekan lalu.
Adi juga mengatakan, realisasi anggaran untuk Harian Ongkos Kerja (HOK) juga patut dipertanyakan, karena terindikasi dugaan realisasi anggaran tak sesuai dengan para pekerja yang ada dilapangan.
"Dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai ataupun banyaknya pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Salah satunya diruas jalan Terate Banten lama," beber Adi.
Diruas jalan ini, kata Adi, nampak terlihat banyak jalan yang rusak di beberapa titik yang tidak diperbaiki.
Selain itu, pemeliharaan jembatan juga diduga tidak dipelihara sehingga banyak loneng jembatan yang kondisinya sudah pada rusak, namun tidak diperbaiki dan realisasi HOK juga diduga ada kejanggalan.
"Maka dari itu saya selaku Ketua LSM Putra Banten Investigasi, akan segera melakukan kajian hasil temuan tadi," ujar Adi.
Pihaknya mengaku sudah menyiapkan dokumen yang ada, selanjutnya akan melaporkan persoalan ini kepada pihak APH supaya dapat ditindak lanjuti.
"Hasil kajian dilapangan sedang kita persiapkan dan kalau semua berkas dan kajian sudah selesai, akan kita tindak lanjuti kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar supaya ditindak lanjuti," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait di Dinas PUPR Banten belum memberikan jawaban.*(acong)
