SWARABANTEN - Badan Koordinasi Lembaga Swadaya Masyarakat (BK-LSM) Kabupaten Lebak mendesak kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten beserta jajarannya, agar tidak terkesan lemah dalam pengawasi pelaksanaan proyek pembangunan irigasi, khususnya di wilayah Kabupaten Lebak.
Sebab, ditemukan proyek pembangunan irigasi tahun lalu, disinyalir masih menyisakan pekerjaan rumah (PR), yang belum diselesaikan.
"Seperti pekerjaan proyek irigasi DI Cisangu bawah yang dikerjakan pada tahun 2023 lalu, yang dibiayai APBD Banten sebesar 6,9 milyar rupiah, hingga kini, masih ada pekerjaan yang belum rampung" ungkap Mamik Slamet, Kordinator BK-LSM Lebak, Selasa, (06/08/2024.
Menurutnya, pekerjaan tersebut, diantaranya gali timbun tanah dihampir sepanjang kiri bangunan.
"Jika dikalkulasi anggaran gali timbun tanah atau pengurugan itu ya lumayan, sementara pantauan kami, hingga kini kan sebagian masih tetap dibiarkan, padahal jelas hal ini akan berdampak terhadap kontruksi bangunan, dimana item pekerjaannya meliputi pasangan cor beton bertulang, jalan inspeksi, dan gali timbun tanah urugan, karena irigasi tersebut dibuat menyempit dari bangunan sebelumnya" terangnya.
Jika Dinas terkait selaku penyelenggara kegiatan terkesan menganggap hal ini biasa, menurut aktivis LSM ini, ada semacam upaya pembiaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara, sehingga hasil pekerjaan pihak kontraktor pelaksana, tidak maksimal.
"Seharusnya pihak Dinas PUPR Provinsi Banten selaku penyelenggara, dapat lebih maksimal dalam mengawasi jalannya kegiatan tersebut, sebab ketika pekerjaan sudah di PHO dan sudah FHO, maka kegiatan tersebut menjadi tanggungjawab mereka, jangan sampai malah terkesan ada semacam pembiaran, dan yang rugi tentu masyarakat selaku penerima manfaat" pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Lebak, Rohan, saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya.untuk dikonfirmasi belum merespon.
Terpisah, H. Uat Hariyanto anggota
Komisi 4 DPRD Lebak mengaku, terkait proyek rehabilitasi DI Cisangu tahun anggaran 2023 dan 2024 yang dikeluhkan sejumlah petani, dan disoroti aktivis LSM, ia berjanji akan menyampaikan kepada pimpinan Komisi 4 DPRD Kabupaten Lebak.
"Mudah - mudahan nanti saya ke kantor, ada pimpinan akan saya sampaikan"kata politisi Gerindra ini. (GUN).
