SWARABANTEN - Ramai diberitakan, jelang akhir tahun 2024 ratusan Kepala desa (Kades) Sekretaris desa (Sekdes) dan Linmas mengikuti kegiatan sosialisasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Puncak Bogor, Jawa Barat.
Kegiatan itu diadakan di Hotel New Ayuda, awal Desember 2024. Setiap peserta dikenakan biaya sebesar Rp2.5 juta per orang sumber dana anggaran dana desa (ADD), yang disetorkan kepada penyelenggara yakni event organizer (EO) PT. CGT.
Seiring kegiatan itu berlangsung, kritikan dari masyarakat Kabupaten Lebak terus bermunculan. Kritik itu, seperti di posting dari akun tiktok diduga akun tiktok milik salah seorang warga Kecamatan Cikulur, dengan caption : Eh duit anggaran desa malah di pakai rapat ga jelas di Puncak.
Menanggapi hal tersebut, Kasi Intelijen Kejari Lebak, Puguh Raditya, terkait kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan desa di Puncak Bogor belum dapat berkomentar.
"Belum bisa komentar saya kang,"ujar Kasi Intelijen Kejari Lebak ini.
Namun disinggung viral nya video TikTok pembangunan jalan yang tak kunjung dilakukan oleh Pemdes Sukadaya, dan didemo warga.
Pihak Kejaksaan kata Puguh, akan memanggil Kades Sukadaya, Kecamatan Cikulur untuk dimintai klarifikasi.
"Siap kang, coba kita dalami dan cari faktanya"kata Kasi Intel Kejari Lebak ini.
Sementara, Ketua Ormas Laskar Pasundan Indonesia (LPI) Kabupaten Lebak, Rahmat, mendesak kepada Kejari Lebak untuk memeriksa seluruh Kades se K.abupaten Lebak, Kepala Dinas PMD, Octavianto Arif Ahmad dan pihak event organizer (EO).
Diduga kata Rahmat, Kadis PMD melakukan kongkalingkong dengan pihak Event organizer (EO) soal kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan desa yang digelar di Puncak Bogor.
"LPI mendesak Kejari Lebak memeriksa Kadis PMD dan seluruh kades yang Ikut pelatihan atau sosialisasi pengelolaan keuangan desa dengan pihak swasta di Puncak Bogor," ujar Rahmat.
Rahmat menilai, regulasi yang di pakai untuk pelaksanaan kerjasama, besar dugaan adanya kongkalikong antara pihak penyedia jasa pelatihan dengan pihak terkait.
"Laskar Pasundan Indonesia, tidak akan segan membongkar permainan para kepala desa yang ada di Kabupaten Lebak mengenai seluruh penggunaan anggaran yang diduga banyak di salah gunakan,"tandas Ketua LPI Kabupeten Lebak ini.**
