SWARABANTEN - Provinsi Banten kembali membuktikan perannya sebagai daerah strategis dalam penyediaan pangan nasional.
Sepanjang 2025, produksi padi di wilayah ini menembus 1,80 juta ton, atau bertambah sekitar 250 ribu ton dibandingkan tahun lalu.
Kenaikan ini menjadi sinyal kuat bahwa Banten semakin siap menjadi salah satu motor ketahanan pangan Indonesia.
Capaian tersebut jauh melampaui kebutuhan konsumsi beras masyarakat Banten yang berkisar 123.643 ton per bulan, sehingga daerah ini memiliki surplus yang cukup besar untuk menopang kebutuhan nasional.
Lompatan produksi ini tidak terjadi begitu saja. Berbagai kebijakan dan program pemerintah—baik pusat maupun daerah—terbukti memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian.
Salah satunya ialah program irigasi dan pompanisasi yang dicanangkan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, menyasar sentra-sentra produksi padi di Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang.
Program ini memastikan petani tetap mendapatkan suplai air stabil, termasuk di puncak musim kemarau, sehingga risiko gagal tanam atau gagal panen dapat ditekan secara drastis.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M. Tauchid, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.
“Alhamdulillah manfaatnya sudah langsung dirasakan petani. Mereka kini lebih tenang menghadapi musim kemarau karena kebutuhan air untuk tanaman tetap terpenuhi,” ungkap Agus, Senin 24 November 2025.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2025, luas panen padi di Banten mencapai 347,70 ribu hektare. Angka ini naik 48,61 ribu hektare atau 16,25 persen dibandingkan tahun 2024, sekaligus menjadi yang tertinggi secara nasional.
Kenaikan tersebut didukung optimalisasi lahan-lahan non-rawa yang kini berhasil disulap menjadi lahan produktif.
Agus optimistis Banten berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan regional. Pemerintah juga terus memberikan keberpihakan nyata kepada petani, termasuk melalui kebijakan penurunan harga pupuk subsidi hingga 20 persen.
“Penurunan harga pupuk ini sangat membantu petani dalam menekan biaya produksi, sekaligus memastikan harga gabah tetap menguntungkan,” tambahnya.
Dengan dukungan program yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur pertanian, serta komitmen kuat pemerintah untuk menyejahterakan petani, Provinsi Banten diyakini akan semakin memperkuat posisinya sebagai pilar penting ketahanan pangan nasional. (adv)
