Kabid bagian Angkutan pada Dishub Kabupaten Pandeglang Tb Encep Supriyadi menjelaskan bahwa penetapan tarif khususnya PO Bus yang keberangkatanya dari terminal Labuan/Torogong tipe A itu kewenangannya di bawah Kementrian, termasuk PO itu sendiri dalam hal perizinannya baik trayek, maupun segala sesuatunya.
"Untuk tarif transportasi AKAP kewenanganya kementrian, bagian Dirjen Perhubungan Darat, tarif ini berdasarkan keputusan Dirjen Perhubungan darat pada radius sesuai regulasi tarif. Tidak ada perubahan atau tidak ada tuslah untuk sementara ini, karena sementara ini kami masih berpegangan kepada regulasi yang ada," kata Encep saat diwawancarai awak media, di ruang kerjanya, Senin (27/5/2019).
Dalam regulasi tersebut, Encep menyebutkan bahwa tarif batas bawah dan tarif batas atas dengan rincian, yaitu Labuan - Kalideres Rp. 30.000, Labuan - Serang Rp. 15.000, Labuan - Pandeglang Rp. 10.000, sementara Pandeglang - Serang Rp. 5.000.
"Kami nanti sesuai dengan jadwal pengawasan atau pengendalian tarif, ini jelas harus dikawal oleh kita. Dishub Pandeglang siap untuk mendampingi tim yang dibuat dari kementrian terkait dengan tarif transportasi AKAP dan kami juga sedang menunggu terkait jadwal transportasi lebaran ini H-7 dan H+7," papar Encep.
Mengenai sosialisasi tarif menjelang lebaran kepada PO Bus, kata Encep, dari tahun 2016 tarif sudah disosialisasikan. Malah sekalipun itu terkait tarif regulasi yang ada, bahkan sering sekali awak kendaran terdapat oknum atau kenakalan-kenakalan dalam pengenaan tarif.
"Batasan kami Dishub Landeglang sifatnya hanya memfasilitasi terhadap pengaduan tersebut, dengan pengaduan tersebut Bupati telah membuka untuk masyarakat Pandeglang melalui Call Center di mana masyarakat bisa masuk di sana pengadu terkait tarif," tegas Encep.
