Hal itu diungkapkan Asep, menyikapi audiensi APDESI Lebak audiensi dengan pimpinan DPRD Lebak pada Rabu, (03/6/2020) kemarin. Dimana, ratusan kepala desa dan prades ikut hadir dalam audiensi tersebut.
"Kami sangat menyayangkan APDESI Lebak tak bisa meredam kepala desa dan prades ditengah pandemi Covid-19 melakukan kerumunan massa di gedung DPRD, padahal maklumat kapolri itu sudah jelas tidak boleh ada kerumunan massa. Apalagi sebagai stakeholder di masyarakat desa, APDESI Lebak tidak bisa memberikan contoh baik kepada masyarakat," kata Asep kepada awak media, Kamis (04/6/2020).
Padahal menurut Asep, langkah APDESI sudah tepat dengan melakukan audiensi kepada DPRD Lebak untuk meminta klarifikasi soal salah satu ciutan anggota DPRD Lebak di media sosial Facebook.
"Kita memang mengikuti perkembangan ini, tadinya informasi yang kami terima bahwa APDESI akan diwakili 16 orang pengurus untuk audiensi, tapi pada kenyataannya malah yang hadir ratusan orang. Ini kan bukan mau mencari solusi. Tapi memperkeruh suasana juga yang sangat disayangkan ini ditengah covid-19. Buat apa kita selama ini mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak ada kerumunan orang," tuturnya.
Selain itu kata Asep, pihaknya menilai DPRD Lebak juga tidak tegas dan malah membiarkan ratusan warga yang tergabung dari APDESI Lebak untuk berbondong-bondong masuk untuk ikut audiensi.
"Ini apalagi DPRD Lebak kenapa. Padahal sudah jelas surat yang dikeluarkan oleh DPRD Lebak itu disitu jumlah perwakilan APDESI Lebak itu 10 orang maksimalnya, tapi kenapa masih diterima ratusan orang yang hadir. Bukannya tidak boleh. Tapi kita itu seharusnya berpikir ditengah covid-19 ini kita memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan Covid-19," ujarnya. (EaG)
