Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Dinilai Tak Sesuai Juknis, Penyaluran BSB di Wanasalam Dikeluhkan Pendamping

Kamis, 01 Oktober 2020 | Oktober 01, 2020 WIB Last Updated 2020-09-30T23:24:52Z
SwaraBanten.com
Penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapatkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dari pemerintah mendapatkan keluhan. 
Keluhan itu, muncul ketika penyaluran BSB dinilai tak sesuai petunjuk teknis oleh pihak transporter PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR) sekalu penyalur beras Bulog di wilayah Kabupaten Lebak.
 
Apit, salah satu Pendamping PKH Kecamatan Wanasalam menuturkan keluhannya. Menurutnya, dirinya dengan pendamping lainnya banyak mengeluh terkait peranan  dan tugas fungsi transporter dalam penyaluran beras di lapangan.

"Faktanya pihak transporter tidak hadir dalam penyalurannya. Kita melihat di juknis tugas proter itu menyalurkan tapi faktanya di lapangan transporter itu tidak hadir hanya sopir dan kendek yang datang ke lokasi," keluh Apit mewakili Pendamping PKH melalui pesan WhastApp. Rabu (30/09/2020). 

Jadi tugas dan fakta di lapangan kata Apip, pendamping lah yang jadi transporter yang membagikan beras di lapangan ke KPM. 

"Yang lebih ironisnya saya sampai begadang ngeronda beras di kantor desa yaitu di Desa Muara karena beras datang sore sehingga pelaksanaan penyaluran ya ditunda. Sehingga kita sebagai pendamping harus mengeluarkan biaya  dalam menangani beras atau menjaganya supaya tetap utuh. Khawatir ada yang mencuri dan bahkan ada salah satu pengangkut beras dari bulog meminta uang panggul seolah kita ada operasionalnya," ungkapnya. 

"Saya lihat di juknis tak sesuai dengan fakta di lapangan, pendamping lah yang menjadi transporter karena kita tetap konsisten terhadap pekerjaan meskipun tak sesuai juknis. Karena pendamping dalam juknisnya mensosialisasikan, memastikan beras itu sampai ke KPM,  kualitas berasnya, dan menyampaikan aduan KPM ketika beras tidak berkualitas," tambahnya. 

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Lebak Fraksi PPP Musa Weliansyah mendapatkan aduan dari para pendamping. Musa menyebut, jika keluhan para pendamping PKH tersebut benar. Maka pihak transporter harus bertanggungjawab demi memastikan BSB itu sampai kepada KPM. 

"Jika melihat petunjuk teknis penyaluran.  Transporter PT. BGR harus bertanggungjawab penuh dalam teknis penyaluran. Jangan sampai pendamping menjadi korban. Karena BSB harus sampai ke tangan KPM dan untuk memastikan sampai KPM. Pihak Transporter harus sepenuhnya bertanggungjawab jangan malah melemparkan kepada pihak pendamping," kata Musa Weliansyah saat dikonformasi. 

Pemerintah mengganggarkan dana untuk transporter kata Musa, karena memang untuk memastikan bantuan beras sampai kepada KPM. Lalu operasional ada kenapa malah dibebankan kepada pendamping? Harusnya itu tanggungjawab penuh pihak transporter. 

"Diduga kuat jika memang fakta di lapangan tidak adanya dana operasional untuk penyaluran beras kepada KPM. Ini ada unsur korupsi. Karena pemerintah sudah menggugurkan kewajibannya memberikan dana untuk pihak transporter. Tapi fakta di lapangan demikian tidak seperti itu," ungkap Musa. 

Musa juga menekankan kepada pihak PT. BGR  agar bertanggungjawab atas kejadian ini. Supaya penyaluran BSB sesuai petunjuk teknis dan sampai ditangan KPM. 

Selain itu kata Musa. Sebelumnya dirinya mendapatkan aduan dari beberapa KPM dan kepala desa soal beras yang dinilai tak berkualitas. Musa sendiri melakukan pengecekan langsung ke beberapa desa. 

"Soal kemarin aduan masyarakat ada beras yang dinilai tak berkualitas. Saya langsung turun ke lapangan untuk memastikan agar beras yang di terima KPM benar-benar layak konsumsi atau berkualitas. Dan ternyata soal beras yang warnanya kekuningan dan adanya bau itu ternyata dari dedak gabah saja. Karena beras BSB ini beras medium, makanya kemarin saya mengajak agar kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar paham dengan jenis beras medium," jelasnya. 

Musa juga sudah menekankan kepada pihak Perum Bulog agar menyediakan beras yang benar-benar kualitasnya baik dan layak konsumsi walaupun beras itu beras medium. 

"Saya sudah sampaikan kepada Perum Bulog agar utamakan beras yang berkualitas. Jangan sampai ada KPM mengeluh beras tidak layak konsumsi. Karena saat ini Bulog membeli gabah langsung dari petani. Adanya kabar bau. Mungkin itu dedak dari gabah. Makanya saya menekankan agar Bulog selalu selektif dalam menyediakan beras," terangnya. 

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Sub Divre Lebak Pandeglang, Meita Novariani  saat di konfirmasi melalui WhatsApp mengatakan jika persoalan itu sepenuhnya adalah pihak transporter. 

"Disampaikan ke transporternya aja PT. BGR karena penugasan mereka dari Kemensos begitupun BULOG. kami ditugaskan menyediakan berasnya, mereka ditugaskan mengantarkan berasnya dari pintu gudang Bulog sampai dengan ke KPM," ujarnya. (nh)