SwaraBanten - Belum jelasnya soal Dana Penanggulangan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya berkaitan dengan pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Banten, salah seorang Pengurus KADIN Kabupaten Serang, Mulya Nugraha, mendukung kebijakan Wahidin Halim yang telah menyetujui utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 4,1 triliun
Dikatakan Mulya, dirinya khawatir jika sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Banten yang notabene mengakomodir kebutuhan masyarakat menjadi stagnan, terlebih berpengaruh pada melemahnya daya beli masyarakat, ditengah pandemi covid-19
"Dampak Covid-19 ini, tak hanya bagi kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) saja, tetapi semua lapisan masyarakat. Yang paling terpuruk tentu masyarakat lapisan terbawah," kata Mulya, Jum'at malam (19/03/2021)
Sebab itu, lanjut Mulya, untuk menyelamatkan ekonomi dan sosial masyarakat di Banten, dirinya mendukung Wahidin Halim selaku Gubernur Banten, melakukan upaya penyelematan APBD Banten, meski harus meminjam ke PT SMI.
"Harapan masyarakat di 2021 bergantung pada kebijakan Gubernur Banten. Banyak harapan dan kebutuhan masyarakat secara luas, yang tertuang dalam APBD Banten yang harus diselamatkan oleh pemimpin Banten, Wahidin Halim," imbuh Mulya.
Mulya menambahkan, bila melihat kondisi yang ada, memang tak ada pilihan bagi Pemprov Banten, selain harus melakukan upaya penyelamatan. Tak hanya kepentingan proyek yang sedang berjalan saat ini, namun ada hal yang lebih penting, yaitu perekonomian masyarakat secara luas.
"Yang paling penting, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di Banten, perlu ditopang anggaran yang cukup, untuk menggenjot perekonomian dan daya beli masyarakat secara luas," tandas Mulya. (uc)
