SwaraBanten - Juru Bicara Gubernur Banten Ujang Giri memberikan tanggapan soal demo Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), terhadap 4 tahun kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.
Pria yang akrab disapa Ugi ini mengatakan bahwa demo mahasiswa merupakan saran dan masukan terhadap Gubernur.
"Saran yang disampaikan oleh Kumala melalui aksi demo sebagian besar sudah direalisasikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur mulai dari tata kelola pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya," ujar Ugi, Kamis (08/04/2021).
Saat ini, lanjut Ugi, sudah tampak perubahan yang signifikan di Banten, terutama dalam hal pengentasan korupsi dan tata kelola keuangan. Hal itu terbukti dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 kali berturut-turut dari BPK RI dan penghargaan-penghargaan anti korupsi dari KPK RI kepada Gubernur Banten.
"Sejarah mencatat Banten yang dulu dikenal sebagai daerah korup, sekarang di era WH- Andika jadi daerah anti korupsi di Indonesia, dapat penghargaan dari KPK RI serta laporan pertanggungjawaban keuangan mendapatkan WTP 4 kali berturut-turut dari BPK RI,” katanya.
Sektor infrastuktur, lanjut Ugi, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, sudah bayak perubahan. Bahkan, inspratuktur jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten hanya tersisa 14 kilometer dari sekitar 746,9 Kilometer panjang jalan milik Pemerintah Provinsi Banten
"Soal infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten tinggal sekitar 14 kilometer lagi jalan yang belum mantap, sebelumnya ditargetkan tahun 2020 rampung tapi sempat terpending karena refocusing akibat covid-19, tahun 2021 dilanjutkan, termasuk jembatan milik provinsi yang putus di Lebak akibat banjir bandang itu telah dianggarkan tahun 2021 sebesar 169 milyar untuk penanganan jalan dan jembatan, saat ini sedang proses tender," tambahnya.
"Pendidikan terus ditingkatkan, ada sekitar 34 unit sekolah baru yang akan segera dibangun serta ruang-ruang kelas baru, selain itu tingkat kesejahteraan para guru tingkat SLTA baik negeri maupun swasta telah diperhatikan oleh Pemprov Banten melalui pemberian insentif," katanya.
Ugi juga menanggapi masih adanya pihak yang mempertanyakan soal berobat gratis pakai KTP.
"Soal berobat gratis pakai KTP sebelumnya telah dibahas bersama DPRD Banten dan disepakati untuk dianggarkan, tetapi ada larangan dari pemerintah pusat, termasuk rekomendasi dari KPK RI bahwa Pemprov Banten harus terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan," ujar Ugi.
"Pemprov Banten tiap tahunnya telah menganggarkan pertahun sekitar Rp. 200 milyar untuk menanggung iuran BPJS kesehatan bagi masyarakat Banten yang kategori tidak mampu dan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari Pemprov Banten, artinya kesehatan gratis yang diprogramkan oleh WH - Andika telah terealisasi melalui kartu BPJS kesehatan yang iurannya ditanggung Pemprov Banten, selain itu juga, masyarakat Banten yang tidak punya BPJS bisa mendapatkan layanan berobat gratis di rumah sakit milik provinsi" tambahnya.
"Tingkat kesejahteraan masyarakat Banten diatas rata-rata nasional, data menunjukan tahun 2020 angka kemiskinan Banten terendah ke 2 se Jawa dan terendah ke 8 se Indonesia, juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten ke delapan besar diatas rata-rata capaian nasional sebesar 72,45 sedangkan nasional hanya 71,94," papar Ugi. (*/nh)
