SWARABANTEN - Bergulirnya berita yang tak henti atas Pengerasan Jalan Pasirkadu Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang, membuat Paraktisi senior Misbakhul Munir, SH, MH mengeluarkan kritikan terhadap Pemerintah Daerah khususnya Inspektorat dan DPMPD Kabupaten Pandeglang, Rabu, 16/03/2022
Misbakhul Munir, SH, MH mengeluarkan kritikan pedas terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang, lantaran menurutnya permasalahan di Desa Pasirkadu Kecamatan Sukaresmi menjadi konsumsi dan potret buruk terhadap masyarakat atas kinerja Kepala Desa Pasirkadu
"Seharusnya pemerintah daerah yang katanya sudah memeriksa Kades Pasirkadu, segera berikan sanksi baik administrasi jika perlu sanksi pidana, kan ada Bagian Gakum (Penegakan Hukum) di Pemerintah Daerah" Ujarnya
Masih dikatakan Agus Munir, Sapaan akrab praktisi hukum tersebut, mengatakan, seharusnya Inspektorat dan pihak terkait, jangan hanya melakukan pemeriksaan saja, akan tetapi harus bisa mendinginkan situasi dan tindak tegas oknum yang terlibat
"Jangan hanya melakukan pemeriksaan saja, seharusnya pihak terkait segera menindak oknum yang terlibat dalam persolaan yang terjadi di Desa Pasirkadu, agar menjadikan suatu efek jera bagi pelaku atas kejahatan yang dilakukan" tegasnya
Misbakhul Munir SH MH saat ditemui media dengan ramainya berita Desa Pasirkadu bahwa adanya undang-umdang untuk melakukan keseluruhan tindakan serta sangsi yang harus diberlakukan kepada seseorang karena adanya dugaan tindak pidana, perdata dan juga administrasi, bukan hanya sekedar meriksa melainkan tindak lanjutnya tidak ada kejelasan
"Pidanakan, atau periksa sidangkan, kan mereka punya kewenangan, jangan seperti memberikan pelajaran kepada anak SD atau SMP dan jangan sampai akhirnya menimbulkan opini yang tidak baik ke Pemerintah Daerah pada akhirnya karena tidak adanya ketegasan dan penindakan yang nyata"tambahnya
Lebih lanjut, Agus Munir meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang segera ambil tindakan yang cepat tegas dan terukur jangan membiarkan berita terus bergulir dan menimbulkan beragam argumen, tetapi tidak ada yang menjerat pelaku atas dugaan adanya markup atas proyek yang menjadi tanggung jawab seorang kades (Kie87)
