Budi Supariadi
SWARABANTEN - Komunitas Peduli Informasi Lingkungan Hidup dan Pertambangan (KOPIHITAM) Lebak Selatan, Provinsi Banten, menduga pemerintah tak serius dalam menindak dampak lingkungan di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah.
" Dampak lingkungan yang terjadi keruhnya pada aliran sungai Cimadur di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak," ungkap Funder KOPIHITAM Budi Supriadi, Kamis 10 Agustus 2023.
Lanjut Budi Supriadi, soal dampak lingkungan yang berkepanjangan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di sungai Cimadur di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah pemerintah harus menindak cepat.
“ Apalagi dugaan akibat oleh salah satu aktivitas pertambangan pasir kuarsa
aliran sungai Cimadur di Desa Bayah Barat kecamatan Bayah menjadi keruh" terangnya
Menurut Budi, kekeruhan sungai Cimadur menduga dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang kurang epektif dan tak memenuhi kaidahnya secara tehnisnya.
" Seharusnya aktivitas pertambangan pasir kuarsa lebih memperhatikan dampak lingkungan namun pada kenyataannya malah sebaliknya mengabaikannya," kata Budi.
Sebagaimana dalam aturan pengelohan air limbah agar tidak berdampak pada pencemaran lingkungan sekitar, harusnya pertambangan tersebut membuat kolam secara sirkulasi tertutup.
Dengan sirkulasi tertutup ini dengan membuat Kolam penampungan air limbahnya 4 sampai 5 kolam lebih, agar air bisa bersih dipergunakan kembali untuk pencuciannya dan tidak mengalir keluar.
" Kami menduga air dibuang langsung ke sungai, ini menyayangkan kalau pemerintah tak menindak tegas," imbuhnya.
Padahal beberapa waktu lalu Pemerintah Desa setempat telah melayangkan surat teguran aktivitas pertambangan pasir kuarsa agar dihentikan.
" Namun kenyataanya tak ada tindaklanjutnya, dan pertambangan pasir kuarsa di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah tetap beroperasi," jelasnya.
Budi berharap pemerintah menyikapi serius dan tegas terhadap penambangan yang diduga mencemari sungai,
Mengingat dimusim kemarau sekarang ini, air sungai Cimadur tersebut, kerap dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh warga,
" DESDM Provinsi Banten dan DLHK Banten, untuk mengkaji ulang kembali berkait dengan izin pertambangan pasir tersebut," harapnya
Selain itu, terkait izinnya Operasinya pertambangannya harus di evaluasi, mulai dari izin SIPA, Penampungan BBM, IPAL dan masih banyak yang lainnya," tukasnya. (ader)
