Jalan Siliwangi Rangkasbitung ditambal Pakai Paving Block (foto:Fakta Banten)
SWARABANTEN - Pasca kepulangan puluhan anggota DPRD Kabupaten Lebak dari "Pelesiran" (Perjalanan Dinas, red) menuai sorotan tajam publik.
Perjalanan dinas puluhan Wakil Rakyat itu, disebut - sebut menelan anggaran sekitar Rp 29 Miliar.
Dana sebesar itu, habis untuk perjalanan dinas puluhan Wakil Rakyat di DPRD setempat. Sementara kondisi infrastruktur jalan di wilayah masih banyak yang memprihatinkan.
Aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) pun menyoroti besarnya nilai anggaran yang digelontorkan hanya untuk membiayai perjalanan dinas anggota dewan setempat.
Oji, aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) mengatakan, jika anggaran perjalanan dinas Anggota DPRD Lebak senilai Rp29 miliar tersebut, lebih besar dibandingkan dengan anggaran perbaikan jalan senilai Rp20 miliar.
Menurutnya, anggaran perbaikan jalan semestinya menjadi skala prioritas. shingga nilainya perlu ditambah lagi, Sebab di sejumlah wilayah Kecamatan di Kabupaten Lebak, masih banyak jalan rusak yang belum tersentuh pembangunan.
"Dari pada anggaran sebesar itu untuk jalan-jalan, baiknya untuk bangun jalan rusak,”kata Oji, kepada awak media, Senin, 20 Januari 2025.
Sekitar 187,064 kilometer lanjut Oji, jalan rusak di Kabupaten Lebak kondisinya harus segera diperbaiki. Sementara, jalan dalam kondisi baik hanya 562,306 kilometer.
“Salah satunya seperti Jalan Siliwangi Rangkasbitung, Kaduagung Timur, dan beberapa jalan kota lainnya penuh dengan lubang. Belum lagi jalan desa dan jalan di wilayah Lebak Selatan yang sama sekali tidak mendapatkan perhatian,” ungkapnya.
Ia menyebut, pemerintah daerah sering beralasan kekurangan anggaran ketika masyarakat mengeluhkan jalan rusak. Sehingga masyarakat berinisiatif memperbaiki jalan secara swadaya.
“Saat Pemkab Lebak memutar otak untuk mencari anggaran perbaikan jalan, para wakil rakyat justru menggunakan puluhan miliar untuk perjalanan dinas yang belum tentu memberikan dampak nyata bagi Lebak,"tegas Oji.
Aktivis mahasiswa Kumala ini juga mempertanyakan transparansi dan manfaat yang dirasakan lansung oleh masyarakat dari perjalanan dinas tersebut.
“Kalau perjalanan dinas itu membawa manfaat nyata dan terasa langsung oleh masyarakat tentu akan lebih diterima. Tapi, ini tidak jelas dan rasanya sulit berharap para wakil rakyat merelakan anggaran itu untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” ujarnya.
Sementara, kepada wartawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak, Irvan Suyatufika menjelaskan, bahwa tahun ini alokasi anggaran untuk perbaikan jalan mengalami penurunan signifikan.
“Tahun ini, anggaran untuk penanganan jalan rusak hanya Rp 20 miliar, yang cukup untuk memperbaiki 7 kilometer jalan yang rusak. Padahal, pada tahun 2024, kami berhasil menangani hingga 40 kilometer jalan rusak,” katanya.**
