Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Sebut Ada Dugaan Pungli Bansos BPNT dan PKH di Desa Rahong, BK - LSM Desak Pj Bupati Evaluasi Kinerja DPMD dan Camat Malingping

Senin, 20 Januari 2025 | Januari 20, 2025 WIB Last Updated 2025-01-20T12:34:16Z


SWARABANTEN -
Belasan massa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung di Badan Kerjasama Lumbung Sosialisasi Masyarakat (BK-LSM) Kabupaten Lebak, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Lebak, Senin, 20 Januari 2025. 


Dalam aksinya massa BK - LSM mendesak Pj Bupati Lebak mengevaluasi kinerja Inspektorat dan Camat Malingping. 


Pasalnya, Inspektorat dan Camat Malingping diduga melakukan pembiaran dengan sejumlah permasalahan yang diusung oleh BK-LSM di Desa Rahong, diantaranya dugaan pungutan Program Bantuan Sosial BPNT dan PKH. 


Tidak hanya soal dugaan pungutan Bansos BPNT dan PKH, juga soal kegiatan pembangunan jalan rabat beton tahun 2023 dan 2024, yang dibiayai dana desa (DD) yang diduga dikerjakan asal-asalan, sehingga hal itu, berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil bangunan. 


"Kami meminta agar Pj. Bupati Lebak segera mengevaluasi kinerja Dinas PMD Lebak dan Camat Malingping, karena kami menduga ada upaya pembiaran atas sejumlah permasalahan yang terjadi di Desa Rahong,  Kecamatan Malingping," ungkap Ketua BK-LSM Mamik Slamet.


Menurut Mamik, soal dugaan pungutan Bansos BPNT dan PKH, meskipun beberapa KPM sudah dipanggil oleh pihak Desa, dan memberikan keterangan melalui vidio, seolah mereka tidak merasa dipungut.


Namun lanjut Mamik, hal itu tidak akan menggugurkan penjelasan awal dari pihak KPM yang mengaku dipungut.


"Kalau begitu berarti, ada dua keterangan yang berbeda, tinggal nanti pihak APH lah yang harus membuktikannya," tandasnya.


Selain itu lanjut Mamik Slamet, BK - LSM juga melihat, bahwa pembangunan sarpras desa Rahong yang didanai dana desa, diantaranya jalan rabat beton tahun 2023 dan 2024, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB, sehingga kondisinya sudah mengalami kerusakan. 

"Maka atas dasar itulah, perlu kiranya kami juga menyampaikannya kepada pihak Inspektorat, selaku Tim Auditor untuk melakukan pemeriksaan kembali, apakah sudah sesuai atau tidak, sebab anggaran yang digunakan bukan uang pribadi Kades," pungkasnya.  


Terpisah,  perwakilan Inspektorat Kabupaten Lebak, Vidia Indra, saat menemui pengunjukrasa mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh BK-LSM. 


"Silakan dibuatkan laporannya agar lebih jelas, supaya kami bisa menindaklanjutinya, dan kami mengucapkan terimakasih atas informasi yang disampaikan ini, sebagai bahan evaluasi" katanya.  


Puas menyampaikan aspirasi di halaman Kantor Bupati dan Inspektorat Kabupaten Lebak, masa dari BK-LSM akhirnya membubarkan diri dengan tertib.**