Protes yang dilakukan koalisi masyarakat sipil (kolase ig @lamputerangofficial)
SWARABANTEN - Ditengah imbauan efisiensi anggaran, Panja Komisi I DPR RI membahas DIM RUU TNI bersama pemerintah di Hotel Fairmont Jakarta, bukan di ruang rapat DPR seperti biasa.
Rapat tersebut digelar pada Jumat 14 Maret 2023 dan berlangsung tertutup, tidak disiarkan langsung di YouTube DPR atau TV Parlemen, seperti biasanya.
Hal tersebut tentu saja mendapat kritikan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
Koalisi masyarakat sipil, menegaskan mengkritik keras langkah Panitia Kerja Revisi UU TNI dan pemerintah membahas perubahan UU 34/2004 tentang TNI di hotel mewah, Fairmont, Jakarta, selama dua hari terakhir.
Menurut koalisi sipil pembahasan yang kebut bahkan sampai dibahas di hotel mewah bintang 5 pada akhir pekan ini menunjukkan pemerintah dan DPR menyakiti hati rakyat.
"Di tengah sorotan publik terhadap revisi Undang-Undang TNI, Pemerintah dan DPR justru memilih membahas RUU ini secara tertutup di hotel mewah pada akhir pekan. Kami memandang langkah ini sebagai bentuk dari rndahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi yang berdampak luas terhadap tata kelola pertahanan negara," demikian pernyataan koalisi sipil, yang diterima awak media pada Sabtu 15 Maret 2025 malam.
Koalisi itu terdiri atas sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat sipil seperti Imparsial, YLBHI, Walhi, KontraS, Setara Institute, AJI Jakarta, hingga BEM SI.
Mengutuip @lamputerangofficial, pada Sabtu 15 Maret 2025, ada perwakilan koalisi sipil yang datang ke hotel mewah tersebut dan melakukan aksi di depan ruang yang dipakai pembahasan RUU TNI.
Mereka menilai pembahasan yang tertutup dan dilakukan di hotel bintang lima di Jakarta pada akhir pekan ini telah menunjukkan buruknya komitmen transparansi dan partisipasi publik, serta bertentangan dengan langkah efisiensi anggaran.
Mereka menyebut apa yang terjadi saat ini sebagai langkah 'omon-omon' belaka saat sektor-sektor penting justru dipotong dengan dalih 'efisiensi anggaran'.
"Koalisi Masyarakat Sipil menilai langkah ini tidak hanya menunjukkan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik, tetapi juga bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang didorong oleh pemerintah," kata mereka.(*)
