SWARABanten.com - Ketua Tim Penggerak
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sekaligus Bunda Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) Kabupaten Lebak Ani Sumardi, menyambut kunjungan kerja Organisasi
Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE) Bidang II dalam kegiatan Sosialisasi
Konvergensi Pencegahan Stunting, di Desa Sangiang Tanjung Kecamatan Kalanganyar
Kabupaten Lebak. Selasa (30/07/2019).
Ani menjelaskan, untuk memajukan pembangunan di Kabupaten Lebak, Pemerintah
Daerah memiliki tiga program unggulan yaitu Lebak Pintar, Lebak Sehat dan Lebak
Sejahtera, yang bertujuan mewujudkan Kabupaten Lebak yang maju dan mempunyai
daya saing tinggi.
“Dari 773 lembaga PAUD yang ada di kabupaten Lebak itu, 763 lembaga PAUD adalah swasta/milik masyarakat dan 10 lembaga PAUD milik pemerintah daerah, sedangkan angka partisipasi kasar (APK) PAUD Kabupaten Lebak Baru mencapai 35,40%, dengan rata-rata APK Nasional 72,35%," kata Ani.
Untuk itu, lanjut Ani, dapat dikatakan jauh dari rata-rata APK PAUD Nasional. Maka dari itu himbauan kepada seluruh masyarakat, betapa pentingnya Pendidikan anak usia dini atau Pendidikan pra sekolah karena Pendidikan karakter diumulai dari sini.
Ani juga mengatakan, TP-PKK bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, telah mengadakan sosialisasi pencegahan stunting di 28 kecamatan, dan juga melaksanakan kegiatan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test yang rutin dilaksanakan di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM).
“Ditengah keterbatasan kami, alhamdulillah ada beberapa prestasi yang telah ditorehkan oleh guru-guru PAUD di tingkat nasional yaitu Juara 2 Guru Berdedikasi 2017, Juara 1 Pengelola Berdedikasi 2018, Juara 1 Guru PAUD Berdedikasi 2019 dan Juara 2 Pengelola PAUD Berdedikasi," papar Ani.
Masih menurut Ani, berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan Pendidikan pra-sekolah yaitu umur 5 sampai 6 tahun, dan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masih ada 33 desa yang memiliki PAUD yang akan didorong pada tahun 2019 ini untuk mendirikan PAUD milik desa yang sesuai dengan petunjuk teknis pendirian PAUD. Berikut data desa nya yaitu Maja 1 desa yang tidak ada PAUDnya, Cileles 1 Desa, Cibeber 2 Desa, Bojongmanik 1 Desa, Sajira 2 Desa, Cipanas 2 Desa, Wanasalam 2 Desa, Lebakgedong 1 Desa, Cimarga 3 Desa, Bayah 2 Desa, Panggarangan 2 Desa, Cijaku 2 Desa, Curugbitung 2 Desa, Sobang 2 Desa, Malingping 2 Desa, Cirinten 3 Desa dan Cigemblong 3 Desa yang tidak ada PAUD nya.
"Permasalahan
Paud yang mendasar di Kabupaten Lebak ini, yaitu rendahnya APK PAUD terutama
usia 3 sampai 4 tahun, yang memperoleh layanan PAUD di berbagai Lembaga
PAUD. Selain itu, PAUD yang ada belum sesuai standar dari 8 standar Pendidikan
yang harus terpenuhi terutama standar sarana dan prasarana," ujar Ani.
Permasalahn
lain, papar Ani, terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang
memiliki kualifikasi dan kompetensi, yang ditetapkan bahwa umumnya belum
memperoleh perlindungan kesejahteraan dan penghargaan yang memadai. Selain itu
juga, belum semua desa memiliki PAUD, terbatasnya dukungan dana baik dari APBN,
APBD maupun dana partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat
betapa pentingnya layanan PAUD berkualitas kepada masyarakat.
Sementara Ketua OASE Bidang II Bintang Puspayoga menjelaskan, bahwa OASE merupakan pendamping para menteri, yang terdiri dari Bidang I tentang Pendidikan Karakter yang telah dilaksanakan adalah pelatihan guru akbar paud, bidang II tentang kesehatan dengan program kerja Iva Test dan Stunting cuci tangan yang ada di tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Bidang III Bidang Sosial dan Budaya yang program kerjanya adalah Penanggulangan Narkoba/Narkotika, kemudia bidang IV tentang kebersihan lebih diproritaskan tentang bagaimana bijaknya masyarakat khususnya anak-anak TK Tunas Harapan terhadap sampah plastik, lalu Bidang V tentang Lingkungan Hijau yang prioritas kerja terhadap penanaman tanaman mangrove yang telah dilaksanakan di 24 provinsi se-Indonesia.
“Telah disampaikan terkait bebeapa keadaan PAUD di Kabupaten Lebak, kami dari OASE ini sebenarnya adalah organisasi yang lebih banyak bermitra dengan kementrian atau lembaga terkait. Kami tidak mempunyai kekuatan, akan tetapi kekuatan kami hanya bersinergi dengan kementrian terkait," ujar Bintang.
Menurut Bintang, Kabupaten Lebak memiliki tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) yang rendah, sejalan dengan program Presiden periode ke II dimana prioritas utamanya adalah peningkatan dana Alokasi Dana Desa (ADD).
Bintang
mengharapkan, kepala desa melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk
penggunaan dana ADD tiap-tiap desa. Salah satunya, Kemendes mengatakan bahwa
itu boleh untuk pembangunan PAUD, jika dibutuhkan.
"Apalagi
dari 300 lebih Desa yang ada di Kabupaten Lebak, 33 desa yang masih belum
memiliki PAUD. Melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang)
Desa, digali permasalahan dan keinginan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka
dari itu dana ADD dialokasikan kepada masyarakat prioritas pendanaan yang
dibutuhkan," ungkap Bintang
Bintang sangat mengapresiasikan semangat dan Prestasi dari Guru-guru PAUD serta Anak didik yang ada di Kabupaten Lebak, karena telah bekerja dan belajar setulus hati dengan ikhlas akan dibalas oleh yang maha kuasa.
“Walaupun bekerja dengan tulus dan Ikhlas, yakinlah bahwa kedepan akan ada bantuan-bantuan untuk memajukan sekolah ini. Terkait dengan pembangunan Gedung akan difasilitasi oleh OASE KK terhadap kementrian terkait," tutup Bintang (Ml-hms/red)
