SwaraBanten.com – Stiker bergambar Bupati dan Wakil Bupati
Serang pada penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Serang, ternyata menimbulkan
polemik. Jaringan Pendamping Kinerka Pemerintah (JPKP) Kab Serang menilai, hal
tersebut seharusnya tidak terjadi. Bila memang sebuah penanda penerima bantuan, desainnya tak perlu memuat gambar bupati dan wabup, yang bakal manggung lagi.
Demikian diungkapkan Ketua JPKP
Kab Serang Sihabudin kepada swarabanten.com, Rabu (12/08/2020), menyikapi
beredarnya stiker bergambar Bupati dan Wakil Bupati Serang pada penyaluran program
bansos.
“Kalau hanya sebagai penanda, tak
perlu itu mencantumkan gambar bupati dan wabup yang sedang menjabat, cukup atas
nama Pemkab Serang. Kenapa? Karena beliau diketahui akan manggung lagi. Ini kan
menjadi polemik di masyarakat,” kata Sihabudin.
Selain itu, Sihabudin juga
meminta, Pemkab Serang untuk transparan dalam penyaluran bantuan, untuk tidak
membuat rancu informasi di masyarakat.
“Bansos itu banyak juga, bukan hanya dari Pemkab Serang. Makanya Pemkab
Serang melalaui Dinsos harus detail ke masyarakat, mana bantuan yang bersumber
dari provinsi, pusat dan Kabupaten Serang. Ini untuk korek bagi Dinsos,” tegas
Sihab
Kadinsos A Saefudin |
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial
(Dinsos) Kabupaten Serang A Saefudin menyatakan, bahwa pihaknya tidak berurusan
dengan stiker tersebut dan sudah diserahkan ke bagiannya masing-masing.
“Oh itu ya, stiker di bansos.
Saya tidak tahu soal itu, karena memang bukan Dinsos yang mencetak stiker
tersebut,” ujar Saefudin, Selasa (12/08/2020)
Saefudin juga tidak menampik,
bila program-program sosial rawan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Karenanya, ia meminta kalangan masyarakat dan pers untuk melakukan kontrol,
sebagai bahan evaluasi selanjutnya (nas)