![]() |
RSUD Adjidarmo Rangkasbitung (YouTube/RSUD Dr. Adjidarmo) |
SWARABANTEN - Dinilai memberatkan, kebijakan baru pengenaan tarif e-parking di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adjidarmo, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, disorot Badan Kerjasama Lumbung Sosialisasi Masyarakat (BK-LSM).
Menurut Ketua BK-LSM, Mamik Slamet, tarfi e-parking tersebut memberatkan dan banyak dikeluhkan oleh pengunjung RSUD milik Pemkab Lebak itu.
"Pihak pengelola menerapkan tarif sebesar Rp2.000 untuk satu jam pertama, dan bisa mencapai Rp 10.000 untuk durasi parkir yang lebih lama," kata Mamik.
Menyikapi hal tersebut, pihaknya berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi IV DPRD Lebak.
"Besok (Senin-Red), kami dari BK-LSM, akan melayangkan surat permohonan dengar pendapat kepada Komisi IV DPRD Lebak, soal tarif parkir elektronik atau e-Parking di RSUD Adjidarmo Rangkasbitung"ungkap Mamik Slamet, Minggu, 15 Desember 2024.
Lanjut Mamik, pengenaan tarif parkir elektronik di RSUD Adjidarmo dr Rangkasbitung itu hendaknya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Lebak.
"Berbeda dengan Pasar Rangkasbitung, seharusnya penerapan sistem E-Parking di RSUD Ajidarmo itu tidak sama dengan E-Parking yang ada di Pasar Rangkasbitung, pengenaan sistem E-Parking itu sebaiknya ditinjau ulang, apakah sudah sesuai atau belum," imbuhnya.
Ia menegaskan, bila mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Lebak, besaran tarif parkir di RSUD Ajidarmo Rangkasbitung itu, seharusnya belum bisa diterapkan.
"Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang retribusi daerah, sebenarnya sudah sangat gamblang, bagaimana sistem perhitungan penerapan parkir di RSUD Ajidarmo dengan tempat parkir lainnya," sambung Mamik.
"Jadi jangan sampai terkesan dipaksakan, apalagi RSUD Ajidarmo itu merupakan salah satu fasilitas negara untuk melayani masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan," imbuhnya.
Mamik kembali menegaskan, e-parking di RSUD Rangkasbitung sebaiknya tidak membebani masyarakat atau keluarga pasien yang berkunjung.
"Jangan terkesan membebani Masyarakat, terlebih soal fasos dan fasumnya, bukan milik swasta yang dibangun pake uang pribadi," tandasnya.
Hal senada dijelaskan Judin Sutisna, Sekretaris BK-LSM Kabupaten Lebak, membeberkan soal keluhan masyarakat saat mengunjungi RSUD Ajidarmo Rangkasbitung.
"Banyak keluarga pasien, saat berkunjung ke RSUD Ajidarmo, mengeluh dengan adanya aturan baru tentang penerapan tarif parkir yang dianggap terlalu besar," katanya.
Padahal, terkadang mereka juga harus bolak balik ngambil kelengkapan persyaratan dan keperluan lainnya.
"Banyak yang kaget dengan aturan parkir kendaraan yang diterapkan sekarang ini," tutur Judin.
Sudah seharusnya menurut Judin Sutisna, Pemerintah Kabupaten Lebak, meninjau kembali penerapan sistem parkir elektronik atau E-Parking, di lingkungan RSUD Adjidarmo Rangkasbitung.
"Kita akan mendorong agar Pemerintah Kabupaten Lebak, meninjau kembali, terkait kebijakan yang diterapkan soal parkir elektronik di RSUD Ajidarmo itu, kecuali di lingkungan bangunan swasta seperti Mal, Pasar Swalayan, yang ada di wilayah Perkotaan. Pengunjungnya pun penghasilannya relatif menengah atas, ini kan di Kabupaten Lebak, yang notabene masih daerah tertinggal, jadi jangan dipaksakan," pungkasnya.**